Komisi III DPR RI mendesak Dirjen Imigrasi Silmy Karim membentuk Satuan Tugas (Satgas) demi mencegah praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Menurut Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan, Imigrasi sudah sepatutnya tidak kalah langkah dari institusi lainnya dalam mencegah maupun memberantas TPPO.
“Bentuk tim Satgas khusus yang melekat di kantor-kantor Imigrasi kita pak. Kalau nanti data-data paspor tadi ditemukan. Lihat dari mana dia datang, lalu evaluasi disitu. Sekali lagi, kewajiban kita untuk mencegah perbudakan atau jual beli human trafficking ini,” kata Hincha di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Rabu (21/06/2023).
Hinca mengemukakan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III dengan Dirjen Imigrasi Silmy Karim.
Lebih lanjut, Hinca turut menyoroti pembuatan paspor yang terbilang mudah. Sebab, hal itu turut memicu terjadinya TPPO.
“Pembuatan paspor (ada) yang fast track, bahkan ada yang bisa selesai satu hari kalau bayar 1 juta. Akibatnya mudah sekali kita mendapatkan paspor itu,” ujarnya.
Menurut World Bank sebanyak sembilan juta penduduk Indonesia bekerja di luar negeri. Namun yang tercatat secara resmi di Sistem Komputerisasi Pelindung Pekerja Migran Indonesia (SISCOP2MI) hanya sebanyak 4,7 juta.
“Kemudian 4,3 juta secara tidak resmi. Yang tidak resmi ini saya kira sulit kita kejar di Imigrasi. Kalau resmi berarti ada paspornya. Poinnya, berarti ada penyalahgunaan paspor itu sebanyak 4,7 juta,” kata Hinca melanjutkan.
Diketahui, selain Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham, institusi lain yang menangani dan melakukan upaya pencegahan TPPO adalah Polri.
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo membentuk Satgas TPPO mulai dari tingkat Mabes Polri hingga jajaran Polda.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho pada Selasa (6/6/2023 mengatakan, pembentukan Satgas TPPO tersebut sebagai tindak lanjut Kapolri atas instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait oknum pelindung terkait TPPO.
Satgas TPPO akan dipimpin oleh Wakabareskrim Polri Irjen Asep Edi Suheri. Sedangkan Wakil Ketua Satgas TPPO adalah Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Hary Sudwijanto.
