Warga Korea Selatan beramai-ramai menyerukan boikot terhadap salah satu merek roti di negara itu karena insiden mengerikan.
Kemarahan warga dipicu oleh kecelakaan di pabrik roti yang satu grup dengan Paris Baguette di Pyeongtaek, Gyeonggi, pada 14 Oktober lalu.
Seorang pekerja perempuan tewas tergiling mesin mesin pencapur isian roti, seperti dikutip dari Korea Times. Tubuhnya hancur tergiling setelah tertarik mesin tersebut.
Keesokan harinya, tubuh perempuan 23 tahun itu ditemukan dalam kondisi hancur oleh rekan-rekan kerjanya.
Pihak perusahaan pun segera diinformasikan mengenai kecelakaan mengerikan tersebut. Namun, pabrik tetap melanjutkan produksinya meski seorang pekerjanya tewas.
Baru terungkap pula bahwa pekan sebelumnya seorang karyawan mengalami kecelakaan. Tangannya luka parah terjepit salah satu mesin produksi roti tersebut.
Perusahaan pun tak membawa karyawan yang kecelakaan itu ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan karena korban bukan berstatus sebagai karyawan tetap.
Perusahaan juga dilaporkan tetap mengoperasikan mesin produksi yang menyebabkan kecelakaan parah dua karyawannya.
Para buruh dan pekerja Paris Baguette pun menggelar upacara pemakaman di depan kantor pusat Paris Baguette. Protes juga dilakukan setiap orang di masing-masing cabang perusahaan itu yang berjumlah 1.000 toko.
Paris Baguette kini memiliki 3.400 cabang di Korsel.
Sejumlah serikat pekerja termasuk Konfederasi Buruh Prancis (CGT) juga ikut mengecam sikap perusahaan yang dinilai abai atas kecelakaan maut tersebut.
Sementara itu, warganet ramai-ramai menyerukan boikot Paris Baguette.
“Kami tidak mau makan roti dengan noda darah dari pekerjanya,” tulis salah satu netizen di media sosial Korsel yang ikut menyerukan boikot.
Sebelumnya, CEO SPC Group yang merupakan induk perusahaan Paris Baguette, Heo Young-in sudah menyampaikan permintaan maaf atas kecelakaan itu dan sikap perusahaan yang lalai.
“Kami juga mengetahui bahwa para karyawan tetap kembali bekerja di dekat tempat kecelakaan terjadi, Ini tidak benar dan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun,” katanya seperti dikutip dari Yonhap.
