Nama Mukmin Mulyadi jadi sorotan luas setelah dilantik jadi anggota DPRD Tanjung Balai, Sumatera Utara (Sumut).
Bukan karena statusnya yang diangkat jadi anggota dewan lewat jalur Pergantian Antar Waktu (PAW), melainkan statusnya di kepolisian sebagai buron alias masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).
“Memang benar, (Mukmin Mulyadi) berstatus DPO, dan akan kita panggil untuk hari Kamis, nanti tanggal 13 April,” Kata Dinarkoba Polda Sumut, Kombes Yemi Mandagi saat dikonfirmasi oleh media pada Selasa, (11/04/2023).
Yemi menegaskan bahwa status Mukmin sebagai DPO telah diberlakukan sejak tahun 2020.”Kalau tidak salah tahun 2020 sejak kasus (Distribusi pil) itu terjadi,” ujarnya.
Kombes Yemi juga mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat panggilan untuk diperiksa sebagai saksi kunci dalam kasus peredaran narkotika.”Jadi kita sudah melakukan panggilan kemudian kita akan proses untuk hari kamis ini kalau dia datang. Untuk selanjutnya kita tunggu hasil pemeriksaan,” tandasnya.
Nama Mukmin Mulyadi tertulis dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri (PN) Medan. Ia terhubung dengan Ahmad Dhairobi yang divonis 9 tahun atas kasus transaksi Narkotika dengan nomor perkara 773/Pi/Sus/2021/PN Mdn.
Dalam direktori putusan, Ahmad Dhairobi mengaku mendapat ribuan pil terlarang itu dari Mukmin Mulyadi lewat pertemuan di sebuah gudang di Jalan Sudirman Kota Tanjung Balai.
“Terdakwa menghubungi Mukmin dan berkata ‘bang ada obat bang’ dan Mukmin Mulyadi menjawab ‘mau berapa banyak’ dijawab oleh terdakwa ‘mau dua ribu kes uangnya’ direspon kembali oleh Mukmin ‘datanglah kau ke Gudang, malam ini biar cerita kita’ setelahnya sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa menemui Mukmin di Jalan Sudirman pukul 21.00,” bunyi petikan dalam SIPPN.
Di sisi lain, pihak Mukmin merasa tidak pernah mendapat informasi apapun terkait dirinya menjadi DPO kasus narkoba. Mukmin justru heran jika namanya bermasalah dan memiliki catatan hukum, tidak mungkin dirinya bisa dilantik sebagai PAW anggota DPRD Tanjung Balai
“Kita kan disini (ketika dilantik) punya SK semua jelas yang ditandatangani mulai dari Walikota, Gubernur, DPW, termasuklah SKCK saya,” tegasnya.
