Kelangkaan LPG bersubsidi 3 kg yang sempat terjadi bulan Juli lalu, bila dirunut dari belanja anggaran rutin disebabkan karena rendahnya pendistribusiannya bermasalah. Akibatnya pembayaran kompensasi energi dari APBN ke Kementerian ESDM.
Saat menjelaskan realisasi belanja negara dari APBN 2023 hingga Oktober untuk kompensasi energi belanja subsidi LPG 3kg telah mencapai Rp52,2 triliun. Sementara belanja subsidi dan kompensasi BBM tercatat mencapai Rp97,2 triliun.
“Karena itu kita juga menakar mengukur pembayaran kompensasi ini. Jadi itu yang menyebabkan belanja, terutama belanja non K/L kita lebih rendah daripada tahun lalu,” jelas Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata yang mendampingi Menkeu, Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jakarta, Jumat (24/11/2023).
Data Kementerian Keuangan menunjukkan, realisasi belanja negara hingga akhir Oktober 2023 sebesar Rp2.240,8 triliun, setara 73,2% dari alokasi pagu anggaran belanja. Serapan itu mengalami penurunan 4,7% dibanding periode yang sama pada 2022.
Realisasi belanja negara itu terdiri dari belanja pemerintah pusat yang tercatat Rp1.572,2 triliun, setara 70% dari pagu anggaran, lebih rendah 5,6% dari realisasi di Oktober 2022. Adapun belanja pemerintah pusat itu berasal dari belanja K/L sebesar Rp768,7 triliun, atau 76,8% dari pagu anggaran.
“Ini lah penting pada November dan Desember ini belanja Kementerian/Lembaga dan belanja non K/L akan semakin disisir untuk dilihat apakah mereka bisa merealisir alokasi yang sudah dipagukan di dalam APBN,” ujar Menkeu, Sri Mulyani.
Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata pun mengakui serapan belanja pemerintah pusat lebih rendah karena banyak dipengaruhi oleh penurunan belanja non K/L, utamanya untuk subsidi dan kompensasi energi.
“Ini terutama karena kompensasi. Pembayaran kompensasi energi kepada Pertamina dan PLN itu lebih kecil daripada tahun lalu,” kata dia.
Pembayaran kompensasi yang lebih rendah terjadi karena harga komoditas energi tahun ini lebih rendah dibanding tahun lalu. Adapun realisasi subsidi dan kompensasi listrik telah mencapai Rp83,4 triliun.
Soal keangkaan LPG subsidi 3 kg. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui karena tata kelola distribusi yang kurang optimal menjadi penyebab kelangkaan elpiji 3 kg.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Tutuka Ariadji mengungkapkan, kebijakan distribusi yang saat ini diterapkan oleh Pertamina tidak berjalan dengan baik di beberapa wilayah khususnya wilayah yang terpencil.
“Pertamina kan bikin aturan dan kebijakan. Untuk pengecer ini akses jualnya hanya 20 persen saja. Tampaknya ini ada sosialisasi yang kurang kenceng lah,” ujar Tutuka saat ditemui di Kementerian ESDM, Senin (31/7/2023) saat itu.
Kemenkeu mencairkan anggaran subsidi termasuk untuk kompensasi LPG 3 kg sesuai dengan pengajuan dari kementerian teknis yakni Kementerian ESDM. Bila pendistribusian terlambat maka pengajuannya juga terlambat.
Tercatat, pada 2023 kuota elpiji tabung 3 kg sebesar 8,00 juta MT termasuk cadangan 0,5 MT. Sementara itu, realisasi penyaluran elpiji tabung 3 kg pada tahun 2022 mencapai 7,80 juta MT.
