Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menanggapi permasalahan sistem pemilihan umum (pemilu) saat ini yang menjadi sorotan. Ia menyebut masyarakat hanya terjebak di sistem buka tutup pemilu.
Hal itu disampaikan Bahtiar dalam webinar yang bertajuk ‘Memahami Sistem Pemilu dari Perspektif Ilmu Pengetahuan dan Referensi Pelaksanaan di Berbagai Negara di Dunia’, Rabu (7/6/2023).
“Diskusi publik ini memahami sistem pemilu ini seperti memahami portal saja, portalnya buka-tutup. Padahal pada ilmu pengetahuan tentang kepemiluan, tentang sistem itu bukan hanya sistem proporsional, ada banyak varian sistem yang lain,” kata Bahtiar.
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa banyak varian yang dikenal di berbagai negara dalam praktik pemilunya. Misalnya, sistem pemilu popularitas, mayoritas ataupun sistem varian lainnya.
“Tentu sebuah sistem yang diberlakukan pada sistem politik suatu negara tidaklah berdiri sendiri, dia ada tujuannya, tentu harus ada relevansinya dengan sistem ketatanegaraan yang dimiliki negara itu kemudian juga dengan sistem pemerintahannya,” terang Bahtiar.
Selain itu, Bahtiar juga mengungkapkan bahwa praktik sistem pemilu tidaklah berdiri sendiri. Sistem pemilu ditujukan untuk memperkuat sistem lainnya seperti sistem kepartaian maupun ketatanegaraan.
“Misalnya mengenal sistem desentralisasi atau otonomi daerah, apakah sistem yang tersedia yang kompatibel dengan sistem desentralisasi pada waktu yang sama juga kompatibel dengan negara kesatuan,” tuturnya.
Oleh karena itu, menurut dia, dengan adanya webinar ini diharapkan dapat mencerahkan publik mengenai sistem pemilu yang ada. Jadi, tidak hanya terjebak pada sistem proporsional buka atau tutup saja. Artinya, sistem pemilu ini adalah sesuatu yang dinamis.
“Dinamis sesuai dengan perkembangan politik, ketatanegaraan, kemudian masyarakatnya sendiri maupun lingkungan sosial politik sebuah negara,” tutur Bahtiar.
