Dalam bisnis, laba adalah barometer utama kesehatan keuangan sebuah perusahaan. Pada 2022, koleksi cuan bersih PT Pertamina (Persero) tembus Rp56,6 triliun. Tahun ini, kenapa dapat PMN non tunai Rp3,3 triliun? Apa sudah tak punya duit? Aneh bin mencurigakan.
Kata Matnur, sapaan akrab CEO Narasi Institute itu, laba bersih Pertamina Rp56,6 triliun itu, bukan hanya menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya, yang mencatatkan laba bersih Rp29,3 triliun. “Besarnya laba bersih Pertamina juga mencerminkan keberhasilan strategis dan operasional Pertamina di tengah tantangan ekonomi global,” kata matnur, Jakarta, Sabtu (7/10/2023).
Dalam beberapa tahun terakhir, kata Matnur, Pertamina menghadapi berbagai tantangan, mulai dari fluktuasi harga minyak dunia, perubahan dinamika pasar energi, hingga tekanan untuk bertransformasi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.
“Namun, dengan pencapaian laba yang besar ini adalah hal yang wajar. Sebab subsidi sudah banyak berkurang sehingga tidak ada lagi penambahan hutang subsidi pemerintah kepada Pertamina,” tuturnya.
Berdasarkan klaim Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Nicke Widyawati, bahwa salah satu faktor kunci di balik pencapaian ini adalah kemampuan Pertamina untuk melakukan efisiensi operasional.
Berkali-kali Nicke menyatakan, Pertamina berhasil melakukan perampingan biaya, dengan cost tahun 2022 yang lebih ramping, mencapai 89 persen dari total biaya.
Selain itu, Pertamina juga berhasil memanfaatkan peluang yang ada di pasar global, seperti fluktuasi harga minyak dan perubahan kurs, untuk meningkatkan pendapatannya. Ini menunjukkan visi strategis dan kemampuan manajemen risiko yang baik dari tim pimpinan Pertamina.
Bagaimana Pertamina akan menggunakan laba ini untuk investasi di masa depan, terutama dalam menghadapi transisi energi dan tuntutan keberlanjutan, akan menjadi sorotan utama di masa mendatang.
“Namun, setelah adanya berita baik ini beberapa bulan yang lalu, muncul pertanyaan besar: mengapa Pertamina, dengan laba sebesar itu, masih memerlukan suntikan dana sebesar Rp 3,3 triliun dari APBN. Ada apa ini,” kata Matnur.
Saat ini, lanjutnya, muncul pertanyaan besar ketika Pertamina, dengan laba sebesar itu, masih memerlukan suntikan dana sebesar Rp3,3 triliun dari APBN. Jika dilihat dari perspektif nominal, angka Rp 3,3 triliun mungkin terlihat kecil dibandingkan dengan laba yang telah diperoleh. “Namun, dari sisi kebijakan publik dan tata kelola keuangan negara, setiap rupiah dari APBN memiliki arti penting dan harus dikelola dengan efisien dan efektif,” imbuhnya.
Sebagai BUMN, Pertamina memiliki tanggung jawab ganda: menghasilkan laba untuk meningkatkan nilai perusahaan dan sekaligus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan negara. Oleh karena itu, kemandirian keuangan bukan hanya soal menghasilkan laba, tetapi juga bagaimana mengelola laba tersebut dengan bijak dan bertanggung jawab.
Dalam konteks ini, lanjut Matnur, suntikan PMN non tunai senilai Rp3,3 triliun ini, pertanda bahwa ada aspek-aspek tertentu dalam operasional atau strategi Pertamina yang memerlukan perhatian lebih.
Apakah ada investasi besar yang direncanakan? Atau ada tantangan operasional yang memerlukan intervensi finansial? Atau mungkin ada komitmen lain yang perlu dipenuhi? Dari seluruh poertanyaan itu, publik dituntut tak tahu.
