News

Diisi oleh Pakar, Hasto PD Timsus Dapat Ungkap Kecurangan Pemilu


Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus (timsus) dalam mengusut kasus kecurangan yang terjadi selama proses Pemilu 2024.

Menurutnya, timsus ini diisi oleh pakar berpengalaman dalam menyelesaikan kasus di dunia hukum, sehingga TPN percaya diri (PD) bisa mengungkap kecurangan pemilu.

“Kami sangat mengapresiasi keterlibatan dari para pakar yang memberikan sumbangsihnya pada kerja dari tim hukum tersebut,” kata Hasto di Gedung High End, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024).

Hasto menyebut bahwa timsusnya ini dikoordinasi langsung oleh Deputi Hukum TPN, Todung Mulya Lubis dan Pak Henry Yosodiningrat. Langkah ini diambil mengingat desain kecurangan dalam proses pemilu ini menjadikan pesta demokrasi sekarang menjadi yang terburuk dalam sejarah Indonesia.

“Sehingga, seluruh proses litigasi (proses penyelesaian hukum) ke Mahkamah Konstitusi dipersiapkan dan banyak pakar yang bergabung. Termasuk, ada yang mampu mengukur behaviour dari aspek keterlibatan-keterlibatan kekuasaan yang kemudian mencederai proses demokrasi itu sendiri,” jelasnya.

Di samping itu, Hasto menjelaskan bahwa fokus utama dari pembentukan timsus ini sebagai upaya untuk mengawal proses rekapitulasi secara berjenjang dari bawah yang saat ini tengah berlangsung. Ia mengklaim bahwa timsusnya ini dianggap sebagai tim pembela demokrasi dan keadilan Ganjar-Mahfud.

“Ini lebih bersifat silent menemukan suatu bukti-bukti terhadap berbagai indikasi kecurangan secara terstruktur sistematis dan masif akibat campur tangan kekuasaan,” ujarnya.

Selain itu, Hasto juga menyoroti komunikasi dengan tim pasangan calon nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mampu menunjukkan semangat yang sama dalam memperjuangkan demokrasi bangsa. Karena baginya, demokrasi harus diselamatkan sebab berkaitan dengan kepercayaan rakyat terhadap proses-proses demokrasi selanjutnya.

“Kalau pengerahan secara asih terhadap kekuasaan ini tidak dilakukan koreksi secara kolektif maka tidak akan ada lagi yang percaya terhadap proses demokrasi ke depan, termasuk di dalam pelaksanaan Pilkada pada bulan November yang akan datang,” tuturnya. 

Back to top button