Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menghadiri Mujadalah Kiai Kampung atas inisiasi Habib Najib Atamimi di Kastil Atamimi Palace, Villa Puncak Tidar, Malang, Jawa Timur, Sabtu (18/11/2023).
“Senang sekali bisa hadir dan berdialog dengan para kiai kampung di seluruh negeri, berkesempatan mendengar aspirasi dari mereka dan juga mendengar harapan yang jadi perhatian dan bahan yang akan diperjuangkan ke depan,” ucap Anies dikutip di Jakarta, Minggu (19/11/2023).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memaparkan bahwa para kiai dan bu nyai dari berbagai kampung di Indonesia tersebut mengingkan adanya keadilan di berbagai aspek terutama pada aspek pendidikan.
“Mereka semua menginginkan adanya keadilan dan kesetaraan, baik terkait dengan pendidikan, fasilitas-fasilitas, intinya jangan ada pembedaan antara pendidikan keagamaan dengan pendidikan umum dan itu salah satu agenda utama yang memang kita akan bawa,” tutur Anies.
Maka dari itu, Anies memastikan bahwa kata kunci berbagai tantangan ke depan adalah keadilan yang akan menjadi acuan untuk pengambilan kebijakan
“Kata kunci penyusunan kebijakan ke depan adalah kata keadilan, setiap kebijakan disusun harus menjawab pertanyaan apakah sudah memenuhi keadilan. Kalau tidak maka kebijakan itu akan menghasilkan berbagai ketimpangan karena kata keadilan tak dijadikan pegangan dalam penyusunan kebijakan,” ungkap Anies.
Sementara itu, Mujadalah Kiai Kampung ini menghasilkan resolusi yang disepakati bersama-sama, antara lain pertama adalah menyatakan keberpihakan, menjamin dan bertanggung jawab atas terwujudnya sistem pendidikan dan kesejahteraan guru yang manusiawi. Sebab, dari temuan masih banyak guru-guru di pedesaan yang menerima gaji sebesar Rp 70.000 per bulan.
“Masih banyak lembaga pendidikan, terutama pesantren di desa-desa yang kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu, kami menuntut agar setidaknya 20 persen Dana Desa yang diperoleh dari pemerintah pusat, harus dipergunakan untuk kesetaraan pendidikan tersebut,” jelas pencetus Mujadalah, Amin Ahmad Balbaid
Selanjutnya, menyatakan keberpihakan, menjamin dan bertanggungjawab untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang setara dimanapun di seluruh Indonesia, terutama di pedesaan. Untuk itu, diperlukan terbentuknya Bank Kesehatan Desa, yang menangani urusan administrasi, sehingga seluruh warga desa akan mendapatkan pelayanan secara langsung dan prima, tanpa harus menghadapi sistem birokrasi yang berbelit-belit.
Terakhir, menyatakan keberpihakan, menjamin dan bertanggungjawab atas ketersediaan pupuk sesuai kebutuhan petani sepanjang tahun, dengan angka-angka subsidi dan pola distribusi yang transparan.
“Untuk itu, diperlukan terbentuknya Bank Pertanian Desa yang menjamin ketersediaan dana pinjaman bagi pembelian pupuk dan kebutuhan pertanian lainnya, tanpa sistem birokrasi perbankan yang menyulitkan petani,” tuturnya.
Untuk mewujudkan ketiga butir resolusi tersebut, Mujadalah memberikan solusi, yakni menuntut peran kepemimpinan nasional periode 2024-2029 agar mengeksekusi dalam seratus hari pertama masa kepemimpinannya, serta membuka jalur komunikasi dan akses yang konsisten kepada forum Mujadalah Kiai Kampung seluruh Indonesia.
