Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Sulfikar Amir tak percaya ada investor asing yang tertarik mengeluarkan dana untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Megaproyek IKN Nusantara di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) yang nilai investasinya Rp466 triliun, hanya menambah beban rakyat, jika Presiden Jokowi ngotot membangunnya.
“Masalahnya, karena belum ada investor yang riil mengucurkan dana ke sana, maka jika dipaksakan, akan dianggarkan dari APBN,” tegas Dewan Pakar Timnas AMIN, Sulfikar Amir, Jakarta, dikutip Kamis (28/12/2023).
Karena, kata dia, jika mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka penerimaan negara bakal digenjot. Yang paling mudah adalah menggenjot setoran pajak. Artinya, beban rakyat semakin berat. .
Padahal, sesuai aturan, pemerintah hanya membiayai 20 persen dari total biaya pembangunan IKN Nusantara Rp466 triliun itu. Atau setara Rp93,2 triliun. Sedangkan yang 80 persen, rencananya berasal dari investasi asing.
Belakangan, lanjut Sulfikar yang juga Guru Besar Universitas Nanyang Technology Singapura, Presiden Jokowi mengakui belum ada investor asing yang nyata masuk ke IKN Nusantara.
Termasuk China yang diklaim bakal menjadi investor asing utama di IKN Nusantara, kata Sulfikar, sejauh ini, belum memastikan diri bakal cemplungin investasi besar ke megaproyek IKN.
Artinya, pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden China, Xi Jin Ping yang juga Sekjen Partai Komunis China, di berbagai acara, belum terlihat hasilnya.
“Groundbreaking dimulainya sejumlah proyek di IKN, belum lama ini, hanya ground breaking-nya saja. Belum ada investor asing yang mau masuk ke IKN. Makanya Jokowi panik,” jelas Sulfikar.
Padahal, Cawapres Gibran Rakabuming yang juga putra sulung Presiden Jokowi, dalam selalu mempromosikan IKN Nusantara saat debat capres, beberapa waktu lalu.
Di sisi lain, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah mengakui beratnya beban APBN untuk menanggung pembangunan IKN Nusantara. “Pembangunan IKN Nusantara lebih fokus menjalankan konsep kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU),” kata politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu.
Karena itu, lanjut Said, anggarannya bukan cuma dari APBN. Melainkan ada peran swasta dan BUMN dalam mendukung kelancaran pembangunan Nusantara.
“Jika kita jabarkan secara umum, pendanaan IKN itu bersumber dari tiga pihak, pertama dari APBN, kedua pemanfaatan dan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara (BUMN), serta investasi swasta,” kata Said.
Asal tahu saja, pendanaan IKN sejauh ini, masih berasal dari APBN. Realisasi APBN untuk IKN dimulai pada 2022, sebesar Rp 5,5 triliun. Tahun ini, digelontorkan Rp29,3 triliun tahun depan dialokasikan Rp40,6 triliun. Sehingga total duit APBN yang mengucur ke IKN Nusantara hingga 2024 mencapai Rp 75,4 triliun. Masih kurang Rp17,8 triliun dari APBN.
