Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati tak yakin Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menindak keputusan KPU menghilangkan diagram Sirekap.
“(Saya) tidak yakin (Bawaslu akan mengamil sikap, karena) berbagai macam pelanggaran saja dibiarkan tanpa ada tindak lanjut yang jelas,” tegas Neni kepada inilah.com, Rabu (6/3/2024).
Padahal seharusnya, Bawaslu merekomendasikan agar Sirekap dapat tetap dipantau oleh Publik. “Karena itu adalah hak publik untuk tahu,” sambungnya.
Tak hanya itu, dirinya menilai KPU yang berperan sebagai penanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu, justru lepas tanggung jawab dalam hal Sirekap ini.
“Ini yang sangat disayangkan. C Hasil juga belum semua komplit diunggah ke Sirekap. Justru ini menimbulkan kecurigaan publik, ada dugaan manipulasi data perolehan suara, baik dari partai ke partai antar caleg dalam satu atau luar partai, ataupun capres cawapres,” kata Neni menerangkan.
Dengan tidak ditunjukkannya data dari Sirekap, lanjut dia, tentu publik akan menilai adanya kejanggalan dan anomali kebijakan yang dibuat oleh KPU.
“Di tengah masifnya pemberitaan dan banyaknya laporan masyarakat terkait dengan penggelembungan suara, (dengan tindakan KPU ini, justru) semakin memperkuat kecurigaan publik kepada penyelenggara pemilu,” tandasnya.
