Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nurhayati mengungkap hasil pemantauan di Pemilu 2014 dan 2019 bahwa lembaga survei tidak serius dalam laporan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait metodelogi hingga sumber pendanaan mereka.
Dia juga menilai hal itu menjadi kejanggalan ketika lembaga survei tidak transparan dan akuntabel.
“Lembaga survey tidak cukup serius menyampaikan laporan kepada Komisi Pemilihan Umum, bagaimana metodologi, dari mana sumber dana dan sebagainya. Ini tidak transparan dan akuntabel sehingga kemudian menjadi tanda tanya publik ada apa dibalik lembaga survey ini,” ujar Neni dalam sebuah diskusi virtual, di Jakarta, Sabtu (25/11/2023).
Lebih lanjut, dia memaparkan adanya ketidaksamaan hasil riset dengan apa yang dipublikasikan.
“Hasil risetnya juga banyak yang berbeda dengan yang dipublikasi, dan ini menjadi problem serius padahal salah satu parameter demokrasi yang berkualitas dan berintegritas ada transparansi dan akuntabilitas,” katanya.
Tak hanya itu, pendanaan anggaran yang dilaporkan ke KPU dinilai hanya formalitas semata.
“Lembaga survey ini tidak terbuka siapa saja yang mendanai survey tersebut. Kadang-kadang mereka itu melaporkannya hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, tetapi kemudian subtansi yang dilaporkannya juga tidak serius,” pungkasnya.
