Meski sempat mempertanyakan data Keluarga Penerima Manfaat Bansos El Nino yang mencapai 18,8 juta yang dipegang Menkeu, Mensos Tri Rismahartini menyatakan akan melakukan sinkronisasi data tersebut.
“Data awal di angka 18,8 juta untuk dua bulan. Masing-masing Rp200 ribu. Nah untuk clear data, kami akan komunikasi dengan Kemenkeu dulu, untuk jumlah penerimanya,” ujar Mensos menanggapi perbedaan data acuan seperti mengutip dari laman resmi Kemensos.
Risma mengaku heran muncul data 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Angka ini sebelumnya disebut Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai penerima BLT El Nino. Padahal, menurut Risma ada juga data yang mencapai 21 juta KPM.
“Saya tidak tahu angka 18,8 juta (KPM) itu dari mana,” katanya dalam raker tersebut di saya tidak tahu angka 18,8 juta (KPM) itu dari mana,” katanya dalam raker bersama Komisi VIII DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023) kemarin.
Padahal angka tersebut sangat penting sebagai data acuan dalam menentukan penerima bantuan langsung tunai El Nino sebesar Rp400 ribu untuk bulan November dan Desember.
“Kami lagi mengajukan anggaran, kalau yang penerima program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai (BPNT), kemudian yang double tumpang tindih totalnya itu 21 juta ratus ribu sekian KPM. Nah, sisanya lagi coba kita sampaikan,” sambung Risma.
Perbedaan data ini muncul berawal dari Menkeu Sri Mulyani saat memaparkan BLT El Nino Rp400 ribu demi memperkuat daya beli masyarakat yang tertekan akibat lonjakan harga beras dan bahan pokok.
Menkeu Sri Mulyani selalu menegaskan data 18,8 juta KPM itu diambil dari Kementerian Sosial. Oleh karena itu, pemerintah tidak perlu lagi mengumpulkan data penerima baru.
