Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku tak setuju jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikatakan terlibat terlalu dalam dan mencampuri urusan arah politik partainya, khususnya soal pencapresan.
“Sampai saat ini Prabowo yang dicapreskan oleh Partai Gerindra melalui rapimnas itu, tidak pernah merasa diintervensi apalagi dicampuri terlalu dalam oleh presiden,” tegas Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/5/2023).
“Karena tidak pernah satupun presiden kemudian menyatakan atau menyampaikan bahwa sebagai partai koalisi pendukung pemerintah, misalnya Gerindra harus begini, Pak Prabowo harus begini, tidak ada,” lanjutnya.
Demikian juga soal rumor yang menyebut adanya paksaan agar Gerindra memilih capres tertentu saat pertemuan dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, bersama lima ketum partai politik lainnya di Istana Kepresidenan.
“Enggak ada, kalau memang begitu Pak Prabowo dilarang maju, ini nggak ada dilarang maju. Cawapresnya juga terserah mau pilih siapa karena kita juga sekarang ini sudah ada kesepakatan dengan PKB. Ya kita dengan PKB juga lagi membicarakan soal cawapres tanpa intervensi dari pemerintah atau dari presiden gitu,” pungkas Dasco.
Diketahui, Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan para ketua umum (ketum) partai politik di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2023) malam. Sejumlah pimpinan parpol diketahui hadir di lingkungan Istana yaitu Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PPP Muhammad Mardiono, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Soal isi pertemuan itu, beberapa ketum parpol seperti Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto kompak menjawab bahwa pertemuan membahas soal ekonomi dan tantangan pembangunan Indonesia, tidak membahas soal perpolitikan.
Kemudian belakangan Jokowi mengakui bahwa dirinya turut membahas soal peta politik jelang pemilu. Bahkan Jokowi dan para ketum parpol sempat menyinggung soal capres dan cawapres 2024 nanti.
“Semuanya dibicarakan. Utamanya terkait politik yang menyangkut negara ke depan akan seperti apa tantangannya. Itu semuanya butuh kepemimpinan nasional dengan leadership yang kuat yang dipercaya oleh rakyat, internasional, dan investor,” kata Jokowi di sela kegiatannya mengunjungi pusat perbelanjaan Sarinah, di Jakarta, Kamis (4/5/2023).
Jokowi menilai langkahnya mengundang para petinggi parpol koalisi ke Istana tidak melanggar konstitusi. Sebab sebagai presiden, Jokowi juga merupakan pejabat politik yang memiliki hak untuk berbicara dan berdiskusi soal politik di Istana. “Cawe-cawe? Bukan cawe-cawe. Itu diskusi kok cawe-cawe. Diskusi, saya ini kan ya pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe,” kata Presiden
Dia menegaskan urusan pencalonan presiden dan wapres di Pilpres 2024 merupakan ranah partai politik atau gabungan partai politik. Namun, sebagai pejabat publik sekaligus pejabat politik, dirinya merasa sah-sah saja mengundang para ketua umum partai koalisi untuk berdiskusi.
“Kalau mereka mengundang saya, (atau) saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Tolonglah mengerti kalau saya ini politisi sekaligus pejabat publik,” ujarnya.
Diana Rizky
