Ketua DPR Puan Maharani meminta Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberhentikan oknum pegawainya yang terlibat dengan praktik mafia tanah.
“Pecat apabila ada oknum Kementerian ATR/BPN yang terlibat dalam kasus mafia tanah,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Jumat (19/11/2021).
Politikus PDIP itu menilai, pengelolaan agraria di Indonesia belum dikelola secara baik. Menurutnya perlu perhatian khusus terhadap BPN.
“Banyaknya kasus pertanahan juga menunjukkan belum maksimalnya tertib administrasi dalam pengelolaan BPN, sehingga harus mendapat atensi yang lebih lagi,” ujar Puan.
Puan menambahkan, kasus mafia tanah yang dialami artis Nirina Zubir merupakan salah satu contoh masih maraknya praktik mafia tanah. Puan menilai selain Nirina, masih banyak masyarakat yang menjadi korban para mafia tanah.
“Tidak ada toleransi bagi mafia tanah perampas penghidupan orang. Tindakan mereka bisa membuat orang sengsara, maka hukum seberat-beratnya supaya mereka jera!” tandas Puan.
