Cakradata baru saja merilis analisa percakapan digitalnya yang bertajuk ‘Proporsional Terbuka vs Proporsional Tertutup’. Dalam analisanya tersebut, terdapat potensi terjadinya aksi demo jika sistem pemilu berubah menjadi proporsional tertutup.
Sepanjang periode 1-23 Mei 2023, tren percakapan warganet soal polemik ini meningkat. Tercatat ada sebanyak 2.594 mention dari 1.799 akun media sosial. Tren kenaikan percakapan pada tanggal 10 Mei 20203 sangat signifikan.
“Warganet banyak mengunggah kritik negatif terkait Sidang Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 yang cenderung lambat dan terlalu bertele-tele,” tulis analisa yang termuat dalam rilis yang diterima di Jakarta, Rabu (31/5/2023).
Dari narasi warganet yang menyatakan pro terhadap sistem pemilu terbuka, 48 persen percakapan menyinggung soal potensi terjadinya aksi demo bila sistem pemilu diubah. Kemudian 20 persen percakapan meyakini deklarasi capres PDIP Ganjar Pranowo adalah pertanda baik bagi keberlanjutan sistem proporsional terbuka. Lalu terdapat 18 persen percakapan yang membicarakan perubahan sistem pemilu dekat dengan wacana penundaan pemilu.
Sementar itu, hanya 8 persen percakapanwarganet mengatakan sistem proporsional tertutup pertanda kemunduran demokrasi dan hanya 6 persen yang mengatakan potensi penurunan partisipasi demokrasi jika pemilu 2024 menggunakan proporsional tertutup.
Cakradata memotret beberapa warganet yang membicarakan hal tersebut. Diantaranya sebagai berikut:
“Enggak bisa tidur karena mikirin sebentar lagi keputusan @officialMKRI tentang sistem pemilu. Kayaknya harus di demo setiap hari nih, biar sistem pemilu terbuka tetap bertahan. #DukungPemiluTerbuka #MahasiswaBergerak,” tulis akun twitter @SangRibak.
“Semoga pemilu tahun ini tetap dengan proporsional terbuka,” tulis akun twitter @pall.
Tidak hanya di media sosial Twitter, hal ini juga ramai dibicarakan warganet di media sosial Youtube. Berikut komentar warganet:
“Hakim MK tidak melihat keadaan dan situasi, dulu karena proses demokrasi yang buruk sehingga terjadi negara keos atau amburadul maka diperlukan pemilihan secara terbuka. Nah kalau ini mau dikembalikan seperti dulu lagi, wah Hakim MK-nya yang tidak peka terhadap situasi sekarang, maka akan terjadi kehancuran negara,” tulis akun Muhammad Alwie.
“Kalau sistem tertutup, maka rakyat akan malas memilih,” sambung akun Iml Phone 2.
Sementara itu, data narasi warganet yang pro proporsional tertutup memperlihatkan, sebanyak 48 persen percakapan menyebut sistem proporsional tertutup dapat meningkatkan kualitas kaderisasi.
Lalu, 32 persen percakapan mengatakan sistem proporsional tertutup memudahkan masyarakat memilih dan 20 persen percakpan mengatakan sistem proporsional terbuka akan menghemat APBN.
Reyhaanah Asya
