Kalangan buruh mendesak Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mangajukan kenaikan upah minimum kota (UMK) 2024 sebesar 15 persen kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana.
Desakan ini disampaikan buruh dalam aksi unjuk rasa di Balaikota Semarang, dikutip dari InilahJateng, Selasa (14/11/2023).
Ketua PUK SPAMK FSPMI PT SAMI TF, Sumartono menjelaskan, buruh menginginkan kenaikan upah lebih dari 15 persen dari UMK 2023, yang saat ini Rp3,06 juta. Atau setara kenaikan Rp740 ribu menjadi Rp3,8 juta per bulan.
Menurutnya, usulan ini sudah disampaikan kepada wali kota saat audiensi beberapa wakti lalu. Pada kesempatan ini, pihaknya memberi support kepada wali kota agar merekomendasikan upah tidak mengikuti PP Nomor 51 Tahun 2023.
“Sudah kami sampaikan beberapa minggu lalu ketika audiensi dengan Ibu wawli. Kami ingin upah di Semarang naik sebesar Rp 740 ribu. Kami minta untuk direkomendasikan, mnta kepada Pj Gubernur Jateng untuk menetapkan upah Rp 3,8 juta,” ucap Sumartono.
Dia menegaskan, pekerja di Kota Semarang selalu memberi support kepada Walkot Ita, sapaan akrab Hevearita Gunaryanti Rahayu, baik sebelum penetapan maupun pasca penetapan.
Jika pasca penetapan, ada tuntutan di Mahkamah Konstitusi (MK), para buruh menyatakan siap mendukung wali kota guna upah Kota Semarang yang lebih berkeadilan.
“Kami pekerja selalu menyupport ketika terjadi gugatan. Kami tahu wali kota tidak mudah karena harus memikirkan seluruh rakyat, tidak hanya pekerja tapi jug pengusaha,” ujarnya.
Apabila pengusaha melakukan penangguhan atau enggan memberikan kenaikan UMK, dia berharap, Walkot Semarang melakukan audit terhadap pengusaha itu.
Pengusaha wajib melaporkan alasan ketidakmamluannya, termasuk melaporkan omset. Hal ini menjadi pengawasan secara langsung bagi pengusaha.
“Rekomendasi wali kota merupakan hal paling penting untuk besaran UMK. Gubernur tidak mungkin menetapkan UMK seusai perhitungannya. Rekomendasi itu domainnya Wali Kota,” ucapnya.
