Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan 2024 belum dieksekusi hingga saat ini. Hal ini dikarenakan masih menunggu instruksi dari Kementerian Sosial (Kemensos).
“BLT El Nino 2024 belum dieksekusi atau tadi namanya menjadi mitigasi risiko pangan,” kata Sri Mulyani saat memberi keterangan dalam sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Ketua MK, Suhartoyo pun menanyakan kemungkinan anggaran Kemensos akan bertambah dengan adanya program tersebut. “Itu yang memungkinkan (anggaran) Kemensos pun akan bertambah?,” tanya Suhartoyo.
“Akan ditambahkan anggarannya namun tadi Ibu Mensos (Tri Rismaharini) menyatakan belum memulai,” kata Sri Mulyani.
Ia pun memastikan bahwa sampai sekarang Kemenkeu belum mendapatkan dokumen dari Kemensos untuk pengeksekusian BLT mitigasi risiko pangan. “Sampai hari ini kami di Kemenkeu belum mendapatkan dokumen dari Kemensos untuk bisa mengeksekusi bantuan mitigasi pangan tersebut jadi belum ada pelaksanaannya,” ujarnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani menyampaikan realisasi bantuan sosial (bansos) sampai Februari tahun 2024 mencapai Rp12,8 triliun. “Untuk penyaluran program keluarga harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat dan kartu sembako bagi 18,7 juta keluarga penerima manfaat. Realisasinya subsidi dnan belanja lainnya mencapai Rp15,3 triliun dan realisasinya perlinsos lainnya Rp9,8 trilun,” kata dia.
Ia menjelaskan, APBN 2024 dirancang sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi melalui program perlindungan sosial (perlinsos). Adapun anggaran Kemensos sebesar Rp75,6 triliun, tutur dia, disalurkan melalui program bansos PKH, kartu sembako dan program bansos lainnya.
Sedangkan Rp80,5 triliun untuk perlinsos dikelola beberapa kementerian lembaga, seperti Kemendikbud dan Kementerian Agama melalui program Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta dan beasiswa afirmasi.
Sementara, ada juga Kementerian Kesehatan melalui program kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk iuran kehilangan pekerjaan dan BNPB sebagai dana siap pakai bencana.
Sebagai informasi, Sri Mulyani memberikan keterangan dalam sidang sengketa pilpres 2024 berdasarkan permintaan dari Majelis Hakim MK. Sementara itu, pihak pemohon 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar diketahui menuding penyaluran bantuan sosial (bansos) dan perlindungan sosial (perlinsos) mendekati hari pemungutan suara berdampak pada elektoral pihak terkait, yakni capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
