Ini bukan perkara suka atau tidak, yang jelas, produksi minyak mentah nasional anjlok terus. dampaknya, ketergantungan terhadap impor tak pernah turun. Kinerja SKK Migas di bawah kepemimpinan Dwi Soetjipto dalam sorotan.
Kabarnya, produksi minyak (lifting) Indonesia yang mengalami penurunan ini, menjadi bahasan serius di kalangan Dewan Energi Nasional (DEN) yang diketuai Presiden Jokowi.
Muncul desakan pergantian di tubuh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIgas).
Alasannya ya itu tadi, lifting minyak anjlok terus. Pada 2023, misalnya, produksi , produksi minyak nasional tersisa 605.500 barel per hari (bph). Tahun sebelumnya 612.000 bph, kemudian 660.000 bph (2021), 707.000 bph (2020)., 746.000 bph (2019), 778.000 bph (2018).
Alasan lain, perlu penyegaran karena Dwi Soetjipto menduduki pucuk pimpinan SKK Migas sejak 2018.
Salah satu petinggi Dewan Energi Nasional (DEN) yang enggan disebut namanya, mengaku resah dengan semakin anjloknya produksi minyak nasional. Bahkan dia bilang, lifting minyak nasional saat ini sudah berada di titik nadir. Di tengah melonjaknya konsumsi.
Dia pun setuju adanya pergantian di jajaran pengurus SKK Migas. “Harus dicari orang yang punya latar belakang teknik perminyakan dan pengalaman kerja di sektor migas. Kalau latar belakangnya di luar perminyakan dan tidak punya pengalaman seperti sekarang, pasti akan anjlok terus produksi,” kata dia.
Dalam hal ini, Presiden Jokowi sebagai Ketua DEN perlu segera mengambil langkah tegas dan komprehensif untuk memperbaiki produksi migas nasional. Karena, salah satu tugas dan fungsi DEN adalah menetapkan penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi.
Secara struktural, DEN memiliki Wakil Ketua yang dijabat Ma’ruf Amin, dan Ketua Harian DEN dipercayakan kepada Menteri ESDM Arifin Tasrif.
Anggota DEN lainnya dari unsur pemerintah adalah Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar; serta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim.
Ditambah Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi; Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita; Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman; dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa.
Asal tahu saja, selama memimpin SKK Migas, belum ada prestasi yang berhasil ditorehkan Dwi Soetjipto. Demikian pula saat dirinya menjabat Direktur Utama PT Pertamina (Persero).
Hal itu serupa saat dia duduk sebagai direktur utama PT Pertamina (Persero), sangat minim prestasi.
Saat ini, produksi minyak mentah (crude oil) nasional hanya tersisa sekitar 586 ribu barel per hari (bph).
Akibatnya, pemerintah harus impor 514 ribu bph untuk memenuhi kebutuhan kilang nasional yang sekitar 1,1 juta bph.
Untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), produksi nasional sekitar 850 ribu bph, sedangkan konsumsi mencapai 1.4 juta bph. Artinya, impor BBM mencapai 550 ribu bph. Sehingga kalau digabung impor minyak mentah dan BBM mencapai 1,064 juta bph.
Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto menyebut, keringnya produksi minyak nasional tak luput dari tanggung jawab SKK Migas. Tahun ini, target produksi minyak kembali diturunkan menjadi 635 ribu bph.
Tahun lalu, target produksi minyak dipatok 660 ribu bph, namun realisasinya hanya 605.500 bph. Atau setara 87,1 persen dari target.
“Power SKK Migas ini lemah dalam berkoordinasi, baik dengan kementerian lain maupun dengan Pemda. Belum lagi bentuk kegagalan operasional di tingkat KKKS,” kata politikus PKS itu. .
Hendrik Sitompul, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat mempertanyakan kinerja SKK Migas terkait jebloknya lifting minyak dari tahun ke tahun.
“Terkait target SKK Migas, sepertinya tidak pernah tercapai. Pada akhirnya berdampak kepada impor minyak kita. Jadi, ini merupakan beban pemerintah ketika SKK Migas gagal meningkatkan liftingnya, maka impor dalam jumlah besar tetap menjadi kebutuhan kita,” ujar Hendrik.
