Direktur Eksekutif Lembaga Riset dan Konsultasi Publik Algoritma sekaligus pakar politik dari Universitas Indonesia (UI), Aditya Perdana mengatakan mungkin saja isu reshuffle kabinet jadi salah satu pembahasan dalam pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Mungkin saja demikian ya, tetapi perlu ada informasi resmi ya,” ucap Adit kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Pria yang akrab disapa Adit ini menilai wajar bila partai berlambang mercy memilih bungkam soal isi pertemuan tersebut. Sebab situasi terkini belum jelas apakah reshuffle akan dilakukan, meski kuat arahnya ke sana. Mengingat ada beberapa menteri yang diduga terlibat tindak pidana korupsi.
“Karena situasinya memang belum jelas ya, terutama terkait dengan Mentan SYL juga masih belum jelas. Sehingga semua merasa perlu berhati-hati dan tidak ingin berspekulasi,” ujarnya.
Terlebih lagi, lanjut dia, Demokrat sudah lama menjadi partai oposisi sehingga wajar jika partai bentukan SBY ini takut terkena harapan palsu alias kena PHP. “Iya wajar saja, Demokrat kan sudah lama di oposisi, jadi perlu berhati-hati,” tutur Adit.
Secara terpisah, Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati juga menilai bahwa pertemuan Jokowi-SBY tak membahas mengenai reshuffle.
Terkait alasan mengapa elite Demokrat kompak bungkam, ia hanya menyebut bahwa kedua pihak memilih untuk menjaga privasi berkaitan dengan isi pertemuan tersebut.
“Saya pikir itu hanya sekedar silaturahmi politik biasa antara presiden dengan mantan presiden, untuk tetap bisa saling berkomunikasi meskipun beda pilihan dan haluan politik,” terang Wasisto.
Diketahui, wacana reshuffle kabinet Jokowi mencuat lantaran Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) baru-baru ini dikabarkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementan yang proses hukumnya digarap oleh KPK.
Selain itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo juga disebut menerima aliran dana korupsi infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G, senilai Rp27 miliar. Dua peristiwa itu menuai dugaan publik atas akan dilakukannya perombakan kabinet di dalam pemerintahan Jokowi.
Isu ini juga makin menguat karena adanya pertemuan antara Jokowi dan SBY di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (2/10/2023) petang. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan enggan berspekulasi soal pertemuan antara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin.
Bahkan Syarief tak mau mengaitkan pertemuan SBY-Jokowi dengan wacana reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Sebab menurutnya, terlalu dini bagi Demokrat untuk bicara soal kabinet. “Terlalu dini bicara soal kabinet,” kata Syarief Hasan dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Dia juga menegaskan jika dalam pertemuan tersebut tidak membahas soal kabinet. Syarief juga memastikan jika Demokrat akan memilih tetap di luar pemerintah meski adanya tawaran kursi menteri. “Partai Demokrat di luar kabinet lebih baik,” ujarnya singkat.
