Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tito Karnavian mengingatkan publik Tanah Air agar tak kendur melawan terorisme. Pasalnya, kelompok terorisme masih bergerak aktif.
“Kita bersyukur serangan teror kekerasan hampir zero (nihil) saat ini, tapi kita jangan berdiam diri karena the community is working, komunitasnya masih tetap ada dan mereka terus bekerja, membangun jejaring,” kara Tito saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 2024 di Jakarta, Selasa (20/2/2024).
Tito menyarankan BNPT untuk membuat program pencegahan yang lebih sistematis berbasis keilmuan. Dia menilai perlu adanya program yang disesuaikan dengan tingkatan terpapar seseorang dengan terorisme.
“Yang pertama saya lihat, program untuk para rekruter, mereka yang sudah terekspos paham takfiri dan salafi jihadi (ideologi yang mengarah kepada terorisme), maka dibuat program deradikalisasi, yaitu mereka yang sudah radikal dinetralisir kembali menjadi moderat,” tuturnya.
Kemudian, untuk kelompok yang rentan terpapar terorisme, yakni perempuan, remaja, dan anak-anak, maka perlu program kontra radikalisasi. “Tujuannya apa? Untuk membuat mereka kebal, supaya mereka divaksin, supaya mereka tidak terkena paham radikal itu dan menolak bahkan aktif menolak paham radikal itu,” katanya.
Berikutnya, dia menyebut soal program netralisasi ideologi terorisme dengan cara menyebarkan ideologi tandingan seperti ideologi Islam Nusantara, Pancasila, kebhinekaan, dan pluralisme.
“Ini bisa juga mengajak para akademisi yang paham, yang mengerti tentang keilmuan mereka. Bisa juga yang paling efektif adalah mengundang internal karena mereka memiliki budaya percaya orang dalam,” imbuh Tito.
Selain itu, dia juga menyarankan program netralisasi saluran penyebaran paham terorisme, terutama di internet. Dia mengambil contoh pengerahan anak-anak muda di Arab Saudi yang mahir teknologi informasi dan paham media sosial untuk melakukan patroli internet.
“Yang terakhir adalah program untuk mengatasi konteks. Kalau daerah itu memang masalahnya masalah ekonomi; kembangkan ekonomi, cari pekerjaan. Kalau itu masalahnya dendam seperti di Poso, harus banyak program rekonsiliasi,” ujar Tito menegaskan.
