Calon presiden dari koalisi Perubahan, Anies Baswedan mengaku tak ingin Indonesia sebagai negara hukum berubah menjadi negara kekuasaan.
Pernyataan itu disampaikan capres nomor urut satu itu dalam acara konferensi Orang Muda Pulihkan Lingkungan yang diselenggarakan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).
“Sebuah negara akan sulit untuk maju, sulit untuk berkembang kalau rule of law nya tidak dijaga dengan baik. Kita ingin menjaga Indonesia jangan bergeser dari negara hukum menjadi negara kekuasaan,” ujar Anies di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Sabtu (25/11/2023).
Anies mengatakan, di dalam negara hukum kekuasaan diatur oleh penegak hukum. Sedangkan negara kekuasaan, hukum diatur oleh orang yang memiliki kekuasaan.
“Kita tidak ingin yang terjadi, akhir-akhir ini justru mendorong negara kita menjadi negara kekuasaan, tapi kita ingin Indonesia tetap negara hukum,” imbuhnya.
Menurut Anies, komitmen tetap menjadikan Indonesia menjadi negara hukum akan sangat tergantung dari pemerintah, apakah kemudian berani menegakan aturan hukum kepada siapa saja, tanpa pandang bulu dan bukan tebang pilih.
Anies mengatakan, komitmen itulah yang kemudian menjadi pilar pembangunaan lestari yang akan ia dorong bersama cawapres Muhaimin Iskandar.
Pilar tersebut yakni pengarus utamaan ekologi berkeadilan dalam pembangunan, penegakn hukum tanpa pandang bulu bagi perusak lingkungan, pemerintah yang kolaboratif.
“Terakhir, hal apa yang sudah dikerjakan sekarang yang baik untuk ditingkatkan perubahannya apa, lalu hal apa yang dikerjakan sekarang yang harus dikoreksi, hal apa yang dikerjakan sekarang dan dihentikan, dan hal apa yang belum dikerjakan dan belum dilakukan,” kata Anies.
“Bila empat hal ini ada, maka perubhan jauh lebih cepat,” tambah Anies.
