Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus memiliki sistem pertahanan dan keamanan yang mumpuni. Hal ini ia singgung karena berkaca pada perang Rusia-Ukraina yang nyatanya hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.
“Situasi perang Rusia-Ukraina mengisyaratkan, bahwa pertahanan dan keamanan negara haruslah dimaknai sebagai sebuah konsep yang holistik dan multidimensional,” kata Bamsoet dalam pidato Sidang Tahunan MPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2023).
Menurutnya, krisis akibat perang yang dihadapi kedua negara tersebut menunjukkan kepada dunia bagaimana masing-masing pemimpin dalam menyikapi kekuatan global yang punya berbagai kubu atau multipolar. Dimana setiap negara menunjukan arogansinya untuk mengedepankan motif ekonomi dan politik ketimbang dampaknya terhadap kemanusiaan secara menyeluruh.
“Keberpihakan entitas global kepada masing-masing pihak dengan berbagai latar belakangnya, tidak menafikkan fakta bahwa perang, apapun alasannya, hanya akan menyisakan trauma dan bekas luka,” jelas Bamsoet.
Untuk itu, Bamsoet mengimbau untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan negara. Hal ini dilakukan agar Indonesia mampu mengatasi masalah yang saat ini tengah menimpa Rusia-Ukraina. “Pertama, Indonesia sebagai negara berdaulat perlu memiliki kemampuan militer yang tangguh dan profesional,” ujar Bamsoet.
Menurutnya, hal ini sesuai dengan mandat Panglima Besar Jenderal Sudirman yang menyatakan bahwa tentara Indonesia merupakan militer yang kuat jika hidup dan bergotong royong bersama masyarakat. Untuk itu, Bamsoet menilai pentingnya keterlibatan seluruh elemen bangsa dalam mendukung kekuatan militer bangsa.
Kedua, tambah Bamsoet, keterlibatan faktor ekonomi juga turut mempengaruhi pertahanan dan keamanan negara. Hal ini merujuk pada kedudukan Indonesia yang kaya akan sumber dayanya harus mampu membangun ketahanan dan kemandirian ekonomi. “Yang ditopang oleh kedaulatan pangan, energi dan industri,” ungkap Bamsoet.
Terakhir, sesuai dengan amanat konstitusi, Indonesia sebagai negara yang bebas dan aktif mampu meningkatkan peran politik luar negeri. Hal ini didorong dengan meminimalisir konflik bersama negara lain dan membangun hubungan erat dengan semua bangsa. “Tanpa perlu berpihak pada salah satunya,” tegasnya.
Vonita Betalia
