Masalah impor barang acapkali menimbulkan pro dan kontra. Termasuk rencana impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang, membuat sejumlah menteri terbelah. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menolak sedangkan Menteri BUMN Erick Thohir setuju-setuju saja.
Atas perbedaan ini, Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan, impor kereta rel listrik (KRL) bekas akan diputuskan setelah hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) keluar.
“Mengenai KRL, jadi pertama kita audit dulu mengenai kebutuhannya dan kereta apinya dan harganya dalam 10 hari ke depan. Setelah itu, kita tentukan langkah-langkah yang tadi sudah kita sepakati subject (tergantung) kepada hasil audit,” kata Menko Luhut di Kantor Kemenko Marves Jakarta, Senin (6/3/2023).
Meski demikian, Luhut tidak mengatakan apakah nantinya akan mengimpor KRL bekas atau tidak. Ia hanya menegaskan keputusan hanya berdasarkan hasil audit BPKP. “Saya bilang tadi, kita tunggu audit hasil BPKP dalam 10 hari ke depan,” katanya.
Menperin Agus mengatakan, ada opsi untuk menerapkan hybrid di mana ada kereta yang akan diimpor dan sebagian dilakukan retrofit. Ada pun retrofit adalah penambahan teknologi atau fitur baru pada sistem lama.
Dia memastikan, keputusan itu tetap harus mengacu pada hasil audit nanti. “Dari audit, nanti kita lihat mana yang bisa kita retrofit, mana yang harus kita impor. Jadi hybrid kebijakannya. Tapi semua dasarnya audit,” kata Menperin Agus.
Di sisi lain, keputusan soal impor juga akan dibuat atas pertimbangan demi mempersehat perusahaan, khususnya bagi KCI atau INKA. “Kalau untuk pengadaannya, diputuskan audit. Dari situ kita lihat untuk 2023 berapa yang akan diretrofit dan berapa yang akan impor,” katanya.
“Audit kira-kira diputuskan tadi selesai dalam waktu dua minggu. Berarti dua minggu lagi kita putuskan apakah itu retrofit, atau impor. Tapi ada opsi hybrid,” ujar Menperin Agus.
