Ekonom senior Faisal Basri menyoroti maraknya korupsi kebijakan alias conflict of interest di era pemerintahan Jokowi. Ke depan, siapapun presiden yang terpilih perlu membuat aturan khusus untuk membendung koflik kepentingan alias conflict of interest.
“Misalnya saat ini, pemerintahan Pak Jokowi gencar mencanangkan penggunaan kendaraan listrik. Alasannya untuk lingkungan. Iya bener. Tapi bagaimana dengan sejumlah pejabat negara yang bisnisnya di situ juga. Ini korupsi di level kebijakan,” kata Faisal dikutip dari podcast Integritas yang dipandu eks KPK, Novel Baswedan, Senin (29/1/2024).
Kemudian Faisal menyebut Peraturan Presiden (Perpres) No 70 Tahun 2023 tentang tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi yang ditandatangani Presiden Jokowi pada Oktober 2023, nuansa conflict of interest-nya sulit ditutupi.
“Perpres yang keluar pada Oktober 2023 tentang penyediaan lahan untuk investasi itu, kini menjadi hak prerogatif presiden. Ingat, presiden bukan malaikat. Dia punya self interest. Dia punya donatur yang mendukungnya saat pemilu yang ingin balik modal,” ungkapnya.
Demikian pula UU Omnibus Law Cipta Kerja, menurut Faisal, cukup sarat conflict of interest. Beleid ini, sudah direvisi 2 kali demi mendatangkan banyak investasi, toh tidak terjadi. Demikian pula sektor hilirisasi yang diberikan insentif luar biasa.
“Misalnya, investor smelter nikel diberikan tax holiday hingga 20 tahun. Padahal, cadangan nikel kita umurnya hanya 10 atau belasan tahun saja. Atau tambang-tambang yang dibebaskan royalti. Nah itu buat apa. Semua ini mengerikan. Ratusan triliun uang negara hilang,” tandasnya.
Ke depan, kata Faisal, presiden hasil Pemilu 2024 harus berani membuat aturan yang tegas dan jelas untuk mencegah terjadinya conflict of interest.
Sependapat dengan Faisal Basri, pengamat ekonomi energi dari UGM, Fahmy Radhi mempertanyakan rencana pemerintah bakal mengerek naik pajak kendaraan bermotor berbahan baku fosil (BBM). Tujuannya agar masyarakat beralih ke kendaraan bermotor listrik alias molis.
“Kalau benar dilakukan akan menguntungkan produsen kendaraan listrik China, beserta komparadornya. Termasuk perusahaan LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) dan Moeldoko,” papar pengamat ekonomi energi dari UGM, Fahmy Radhi kepada Inilah.com, Sabtu (27/1/2024).
