Bicara soal proyek terbesar di dunia dari sisi cakupan wilayah dan anggaran, ternyata bukan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Walaupun Presiden Joko Widodo mengklaim proyek di Kaltim sebagai terbesar di dunia saat ini.
Proyek jaringan Transportasi Trans-Eropa atau TEN-T merupakan proyek jaringan jalan raya, rel kereta Api, bandara dan proyek infrastruktur air. Proyek ini melintasi semua negara Uni Eropa. Bahkan diperluas sejalan dengan negara anggota Uni Eropa yang baru, termasuk menjalar hingga Eropa Timur.
Sebagai proyek jaringan transportasi terbesar hingga satu benua, Trans-Eropa TEN-T membutuhkan biaya yang tercatat menjadi termahal di dunia yakni sebesar US$ 600 miliar atau setara dengan Rp 9.143 triliun (kurs Rp 15.238 per dolar AS).
Meskipun menjadi sebuah konsep sejak tahun 1996 dan menjadi keputusan parlemen dan Dewan Eropa pada April 2004, baru pada 17 Oktober 2013 memiliki sembilan koridor jaringan inti dalam proyek TEN-T. Setiap koridor berada di beberapa negara Uni Eropa dan semua negara anggota masuk dalam koridor berdasarkan faktor kedekatan geografis.
Pada tahun 2021, sembilan koridor jaringan inti diperpanjang seperti koridor Atlantik, Baltik Laut Utara, sedangkan Laut Utara karena Brexit telah berubah menjadi Irlandia-Belgia – Belanda dan Irlandia-Prancis, seperti mengutip dari wikipedia.
Dalam perjalanan pembangunan proyek ini, sempat juga terjadi koreksi untuk koridor yang mengarah ke Inggris, Swiss, Mediterania Selatan, Turki, dan Balkan Barat. Dan perubahan terbaru pada Juli 2022 untuk empat koridor yang menghubungan koridor transportasi Eropa dengan Moldova dan Ukraina serta menghapus Rusia dan Belarusia.
Secara umum, proyek TEN-T sebagian besar didanai pemerintah nasional atau negara bagian. Sumber pendanaan lainnya meliputi dana Komunitas Eropa seperti Dana Kohesi, anggaran TEN-T. Dari pinjaman dari lembaga keuangan internasional misalnya Bank Investasi Eropa, dan pendanaan swasta.
Bagaimana dengan IKN?
Pada awal tahun 2022, Presiden Jokowi mengatakan, pembangunan Ibu kota Negara (IKN) baru akan menghabiskan dana sebesar 35 miliar dolar AS atau sekitar Rp501 triliun.
Dalam RUU pembangunan IKN yang baru saja disahkan menjadi undang-undang pada Selasa (18/1/2022), biaya pembangunan IKN berasal dari swasta dan APBN.
Sementara Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Juri Ardiantoro mengatakan, proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) membutuhkan anggaran Rp 466 triliun.
Menurut Juri, skema pembiayaan IKN tidak akan seluruhnya bergantung kepada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Bagian terbesarnya justru dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (Public-Private Partnership) dan kontribusi atau investasi swasta. Demikian mengutip laman resmi ksp.go.id.
“Perkiraan kasarnya, dari total dana sebesar Rp 466 triliun yang dibutuhkan, (pembiayaan dari) APBN hanya sekitar Rp 89,4 triliun. Lalu KPBU dan swasta Rp 253,4 triliun, sementara BUMN serta BUMD Rp 123,2 triliun,” lanjutnya.
Pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim menjadi salah satu upaya agar wilayah di luar pulau Jawa bisa mengejar ketertinggalan.
Proyek IKN menggunakan konsep Future Smart Forest City of Indonesia, sehingga tetap memperhatikan aspek lingkungan. Pada tahap awal di sepanjang 2022-2024, pembangunan yang akan menjadi prioritas Kementerian PUPR meliputi KIPP seluas 6.671 ha meliputi 29 proyek infrastruktur dasar.
Cakupan wilayah Ibu Kota Negara terdiri dari wilayah darat dan laut atau empat kali dari luas kota Jakarta. Wilayah darat memiliki luas kurang lebih 256.142 hektar area (ha). Sementara wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 hektar (ha).
Wilayah darat IKN nantinya akan terbagi menjadi dua kawasan, yaitu kawasan IKN dengan luas kurang lebih 56.180 hektar yang akan menjadi kawasan inti pusat IKN. Sementara pembangunan kawasan pengembangan seluas kurang lebih 199.962 hektar.
Wahid Ma’ruf
