Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat Benny K. Harman menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak boleh cawe-cawe atau ikut campur dalam Pemilu Presiden 2024.
“Loh presiden itu kan kepala negara, bukan Ketum partai juga. Kepala negara menurut kami sih harus netral yah, tidak boleh cawe-cawe,” kata Benny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2023).
“Kalau kepala negara mau cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan, alasan yang sama bisa juga digunakan oleh Kapolri, ketua MA, ketua MK, oleh Jaksa Agung, KPK, oleh BIN. Mau begitu semua? Apa semua begitu?,” lanjutnya.
Oleh karena itu, ia menyebut bahwa Presiden boleh saja memiliki dukungan, saat kapasitas Jokowi sebagai petugas partai. “Tapi dia tidak boleh menggunakan aparatur negara, alat negara untuk merealisasikan apa yang dia maksudkan dengan kepentingan bangsa dan negara itu,” jelasnya.
Benny menekankan, Jokowi tak boleh menggunakan perangkat aparatur negara untuk membatasi, menghalang-halangi, bahkan menyingkirkan capres atau cawapres yang bukan pilihannya.
“Dia harus menjaga iklim demokrasi, menjaga iklim persaingan sehat dalam politik, sebab dia adalah kepala negara, dia bukan kepala petugas partai,” ujar Anggota Komisi III DPR ini.
“Meskipun dia tidak dukung, harus menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk menentukan dan memilih. Dan dia harus menjaga iklim yang sehat itu. Menjaga netralitas,” tambah Benny.
Sebelumnya, Jokowi mengakui akan melakukan cawe-cawe dalam politik. Namun, ia mengklaim bahwa hal ini dilakukannya demi kepentingan negara, agar pembangunan tetap berlanjut meskipun ada transisi kepemimpinan.
“Cawe-cawe untuk negara, untuk kepentingan nasional. Saya memilih cawe-cawe dalam arti yang positif, masa tidak boleh? Masa tidak boleh berpolitik? Tidak ada konstitusi yang dilanggar. Untuk negara ini, saya bisa cawe-cawe,” tegas Jokowi saat menjamu sejumlah pimpinan redaksi media massa di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/5/2023).
Jokowi menyebut Indonesia butuh keberlanjutan pembangunan untuk menjadi negara maju, karena Indonesia hanya punya waktu 13 tahun untuk memanfaatkan bonus demografi. “Beberapa negara yang lepas dari negara berkembang menjadi negara maju Korea Selatan, Taiwan, mereka bisa melompat. Indonesia bisa enggak menjadi negara maju?,” ujarnya.
Jokowi pun sempat menyinggung soal pergantian kepala negara pada Pemilu 2024. Ia mengaku tak ingin penerusnya kelak justru menghentikan berbagai upaya pembangunan yang sudah berjalan. “Kepemimpinan itu jangan maju mundur. Siapa pun yang memimpin harus mengerti apa yang dikerjakan, mikro, makro, situasi global,” kata Jokowi.
Diana Rizky
