Pembina Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menilai bahwa kompetensi, integritas, dan kepemimpinan pada lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang bermasalah.
“Ketika (KPU) baru rilis jadwal debat, sudah ada ralat. Baru rilis lokasi sudah ada ralat. Pertanyaannya adalah apakah ada soliditas di dalam kelembagaan KPU dalam mengurus pemilu yang secara alamiah sangat kompleks, rumit, besar, dan kompetitif ini,” tegas Titi di Kantor KIPP Indonesia, Jakarta Selatan, Minggu (3/12/2023).
Ia menyinggung jika internal KPU saja tidak solid dan kompeten, lalu pada siapa publik diyakinkan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak bermasalah.
Selain itu, Titi juga turut menyoroti tidak tegasnya KPU terkait akan seperti apa format debat yang akan dilakukan, padahal tentu tahapan tersebut menjadi yang paling dinanti publik.
“Padahal masyarakat (seharusnya) sudah bisa baca (apa saja aturannya). Jadi saya melihat soal format debat ini mengindikasikan ada problem kompetensi, efisiensi dan kepemimpinan sebenarnya dalam lembaga penyelenggara pemilu kita,” ujarnya.
Oleh karena itu, wajar saja bila publik khawatir akan tahapan-tahapan selanjutnya, seperti logistik pemilu dan pelaksanaan pemilu di luar negeri.
“Soal pemilu di luar negeri, pemilih di luar negeri sama berhaknya dengan pemilih di dalam negeri, tetapi di situ lah KPU perlu menjaga proporsionalitas profesionalisme mereka,” pungkasnya.
Seharusnya, kata dia, jika memang pelaksanaan pemilu di luar negeri terkendala, KPU bisa berkaca pada penyelenggaraan saat pandemi kemarin, dengan menggunakan teknologi secara daring.
“Kalau KPU seolah-olah lebih menunjukkan komitmen untuk hadir dan lebih banyak jalan-jalan ke luar negeri, nah itu wajar kalau ditangkap sebagai cerminan pengelolaan penyelenggaraan pemilu, yang tidak efektif dan tidak mampu membuat prioritas,” pungkas Titi.
