Pemerintah sedang mempelajari dokumen-dokumen hasil penelitian sejarah perang kemerdekaan Indonesia yang membuat pemerintah Belanda menyatakan permintaan maaf.
“Kami tengah mempelajari dokumen tersebut agar bisa memaknai secara utuh statement yang disampaikan PM Rutte tersebut,” kata Jubir Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah, Sabtu (19/2/2022).
Pemerintah mengikuti secara saksama publikasi hasil penelitian sejarah “Kemerdekaan, Dekolonisasi, Kekerasan dan Perang di Indonesia 1945-1950”.
Studi tersebut dilakukan oleh tiga lembaga peneliti Belanda, KITLV, NIMH dan NIOD serta beberapa peneliti Indonesia.
Kamis (17/2) lalu, Perdana Menteri Mark Rutte meminta maaf kepada Indonesia atas penggunaan kekerasan oleh militer Belanda. Kekersan tersebut terjadi selama masa Perang Kemerdekaan 1945-1949.
Permintaan maaf itu disampaikan Rutte pada konferensi pers di Brussels, Belgia.
Rutte mengatakan pemerintahnya mengakui seluruh temuan yang dihasilkan sebuah tinjauan sejarah yang sangat penting itu.
Menurut studi tersebut, Belanda melakukan kekerasan secara sistematik, melampaui batas, dan tidak etis dalam upayanya mengambil kembali kendali atas Indonesia, bekas jajahannya, pasca-Perang Dunia II melalui Agresi Militer I dan II.
