Pada akhir Mei 2023, Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri Indonesia senilai US$ 398,3 miliar, turun dari dengan posisi akhir April 2023 sebesar US$ 403 miliar. Penyebabnya karena terjadi pembayaran utang jatuh tempo.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono mengatakan, utang luar negeri Indonesia secara tahunan berkontraksi 1,7% (yoy), lebih dalam dari kontraksi pada bulan sebelumnya hanya 1,3% (yoy).
“Kontraksi pertumbuhan ULN ini terutama bersumber dari penurunan ULN sektor swasta,” ucap Erwin seperti mengutip dalam siaran pers, Senin (17/7/2023).
Dia mengatakan, utang luar negeri pemerintah turun, dibandingkan dengan bulan April. Posisi utang luar negeri pemerintah pada akhir Mei 2023 tercatat sebesar US$ 192,6 miliar, turun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar US$ 194,1 miliar, atau secara tahunan tumbuh 2,3% (yoy).
Penurunan posisi ULN pemerintah disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman luar negeri dan beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang jatuh tempo.
Pemerintah tetap berkomitmen mengelola utang luar negeri secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu.
Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan utang luar negeri pemerintah terus diarahkan untuk mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas. Khususnya dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid di tengah ketidakpastian perekonomian global.
Dukungan utang luar negeri tersebut mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,1% dari total utang luar negeri pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,9%); jasa pendidikan (16,8%); konstruksi (14,2%); serta jasa keuangan dan asuransi (10,2%).
“Posisi utang luar negeri pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh utang luar negeri memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8% dari total utang luar negeri pemerintah,” kata Erwin.
Utang luar negeri swasta juga turun, dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi utang luar negeri swasta pada akhir Mei 2023 tercatat sebesar US$ 196,5 miliar, turun dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya sebesar US$ 199,5 miliar. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi sebesar 5,8% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 4,6% (yoy).
Kontraksi utang luar negeri swasta ini dikontribusikan oleh penurunan utang luar negeri perusahaan bukan lembaga keuangan (non financial corporations) dan lembaga keuangan (financial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi 5,3% (yoy) dan 7,6% (yoy), dibandingkan dengan kontraksi 4,8% (yoy) dan 3,9% (yoy) pada bulan lalu.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,0% dari total utang luar negeri swasta.
“Utang luar negeri swasta juga tetap didominasi oleh utang luar negeri jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,8% terhadap total utang luar negeri swasta,” kata dia.
Struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Utang luar negeri Indonesia pada Mei 2023 tetap terkendali, tercermin dari rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,7% dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 30%.
Selain itu, struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh dominasi utang luar negeri jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,3% dari total utang luar negeri. Dalam rangka menjaga agar struktur utang luar negeri tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan utang luar negeri, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
“Peran utang luar negeri juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian,” terang Erwin.
