Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan generasi muda, mahasiswa dan masyarakat kelas menengah adalah kelompok yang punya pengaruh kuat bagi pandangan politik masyarakat kelas lain, mesti menyerukan isu antipolitik uang.
“Yang menentukan isu itu kaum muda dan kaum (kelas) menengah. Kalau isunya kaum muda dan menengah tanpa politik uang, maka teman-teman yang di bawah pasti akan mengikuti,” kata dia di Jakarta, dikutip Senin (24/7/2023).
Ia mengatakan peran ketiga kelompok tersebut sangat penting, untuk mengubah sudut pandang yang keliru, menganggap bahwa politik uang sebagai rezeki nomplok. “Gimana politik uang mau diberantas kalau mahasisiwa dan kaum muda menganggap politik uang itu berkah, rejeki anak sholeh?” seru Bagja kepada peserta workshop.
Bagja meyakini apabila politik uang dalam Pemilu 2024 tidak ada, maka masyarakat akan semakin banyak mendapatkan kemanfaatan dari meningkatnya pelayanan publik oleh lembaga eksekutif dan legislatif. “Kalau tidak ada politik uang jalan semakin baik, rumah sakit semakin baik, asuransi/ BPJS akan semakin baik,” kata Bagja.
Sebelumnya, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana mengatakan, dari hasil riset internal pada Pemilu 2019, sebanyak 72 persen narasumber, mayoritasnya perempuan, mengaku menerima politik uang.
“Dari sekian pemilih di (pemilu) 2019 lalu, 72 persen menerima politik uang. Kalau dibedah lagi, 82 persen perempuan yang menerima,” ucap Wawan dalam acara KPK bertajuk peluncuran kampanye ‘Hajar Serangan Fajar‘, Jakarta, Jumat (14/7/2023). .
Wawan menjelaskan, masih dari data survei internal itu, ada tiga alasan mengapa masyarakat mau menerima politik uang, yaitu ekonomi, faktor tekanan pihak lain, serta ketidaktahuan.
“Atas kondisi itu, KPK melakukan edukasi dan sosialisasi untuk mencegah politik uang. KPK juga mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama menolak politik uang,” kata Wawan.
Reyhaanah Asya
