Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan buka suara terkait aktivitas bagi-bagi bantuan sosial (bansos) Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak pernah melibatkan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini lagi, yang notabene adalah politikus PDIP.
“Ini kan lagi-lagi (soal) tata kelola negara itu ada aturannya, nah negara enggak boleh diatur pakai selera, itulah yang mau kami kembalikan,” kata Anies di Padepokan Kalisoga, Brebes, Jawa Tengah, Selasa, (30/1/2024).
Anies menjelaskan, kementerian sudah punya tugas masing-masing yang tinggal dijalankan. Hal ini juga membuat kerja di kementerian menjadi lebih efektif.
“Bila program itu pengelola sektornya adalah menteri sosial, ya jalankan, bila ada program pengelola sektornya itu menteri perindustrian, ya menteri perindustrian yang dikerjakan,” katanya.
“Tapi kalau itu dikacaukan tata negara kita menjadi rusak, pertanyaannya apakah ini mau dilanjutkan? Apakah ini mau dibiarkan? Saya rasa rakyat menginginkan dikembalikan ketatanan yang benar,” tambah Anies.
Presiden Jokowi sudah tak lagi melibatkan Risma dalam penyaluran bansos. Malah, Jokowi lebih sering mengajak menteri lain yang tidak punya kewenangan dalam program bansos.
Diketahui, Presiden Jokowi memberikan bansos baru berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024. Bansos ini dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,25 triliun di tengah masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bansos BLT ini dikhususkan untuk masyarakat miskin sebagai antisipasi risiko pangan.
“Pemerintah memutuskan memberikan bantuan BLT dengan judul mitigasi risiko pangan untuk tiga bulan,” ujar Luhut di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1/2024).
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan BLT diberikan dengan anggaran Rp11,25 triliun. Dia menjelaskan bahwa penerima akan mendapat Rp200 per bulan, yang diberikan sekaligus pada Februari 2024.
“Jadi, penerima akan mendapatkan Rp600 ribu langsung di bulan depan. Skemanya dirapel, sama dengan pencairan bansos El Nino sebesar Rp200 ribu per bulan, tetapi dicarikan dua bulan sekaligus menjadi Rp400 ribu,” kata Sri Mulyani.
“Karena kan ini sudah hampir selesai (Januari) jadi (disalurkan) Februari. Nanti tiga bulan sekaligus (disalurkan),” tambahnya.
