Proyek pembangunan bandara di era Presiden Joko Widodo (Widodo), terkesan tanpa perencanaan yang jelas. Tak punya studi kelayakan yang mumpuni alias asal bangun saja.
Direktur Eksekutif Center of Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadagfi mengatakan, proyek infrastruktur di era Jokowi, khususnya pembangunan bandara, terkesan kuat tanpa studi kelayakan yang mumpuni. Akibatnya, setelah diresmikan, banyak bandara yang sepi.
“Seharusnya semua belajar dari Bandara Kertajati. Kini, Bandara Internasional Yogyayakarta dan Sudirman di Purbalingga sepi. Ketiganya jadi bandara hantu karena sepi. Dan, saking sepinya, Citilink tutup rute Purbalingga,” tutur Uchok kepada Inilah.com, Jakarta, Senin (6/12/2021).
Padahal, kata Uchok, anggaran untuk pembangunan bandara tidaklah kecil. Misalnya, pembangunan Bandara Yogyakarta yang dikelola PT Angkasa Pura I diresmikan pada 28 Agustus 2020, menelan biaya Rp12 triliun. Demikian pula Bandara Kertajati (Jawa Barat) dan Bandara Jenderal Besar Sudirman (Purbalingga) yang sepi. Total anggaran untuk pembangunan kedua bandara itu lebih dari Rp3,1 triliun.
“Proyek-proyek pembangunan bandara, khususnya Yogyakarta, Kertajati dan Sudirman di Purbalingga harus diaudit BPK. Bandara bernilai puluhan triliunan kini tak ada gunanya. Ini siapa yang lakukan studi kelayakan? Jangan-jangan memang ada mafia proyek bandara. Ini KPK perlu turun tangan,” ungkapnya.
