Ternyata, daerah yang punya industri hilirisasi nikel tidak mendapat efek ekonomi yang signifikan. Kehidupan rakyatnya tidak beranjak menjadi lebih sejahtera. Yang miskin tetap saja duafa. Kok tidak selaras dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa hilirisasi nikel menguntungkan?
Peneliti Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), Arianto Sangadji meluruskan asumsi bahwa hilirisasi nikel di Indonesia, menurunkan tingkat kemiskinan. Ambil contoh Kabupaten Morowali, Sulawei Tengah (Sulteng).
Di Morowali, ada dua smelter nikel besar, yakni PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) yang beberapa waktu lalu terjadi kisruh. Dan, PT Vale Indonesia Tbk berkongsi dengan PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia (BNSI) juga membangun smelter di sini.
Berdasarkan riset AEER, kata Arianto, keberadaan industri smelter nikel di Morowali, tidak menurunkan tingkat kemiskinan. Ditilik dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang identik dengan pertumbuhan ekonomi, tidak seluruhnya dinikmati warga lokal.
Alhasil, lanjut Arianto, angka kemiskinan di Morowali tetap saja tinggi. ”Kemiskinan di Kabupaten Morowali tergolong tinggi. Pada 2022, kemiskinan Morowali di level 12,58 persen,“ kata Arianto, dikutip Rabu (27/9/2023).
Angka kemiskinan itu, lebih tinggi dari rerata kemiskinan di Sulteng yang besarnya 12,33 persen. Atau jangan jauh-jauh deh. Dibandingkan dengan Kabupaten Sigi yang masih wilayah Sulteng. Tidak punya industri, tingkat kemiskinan justru lebih rendah. Angkanya 12,30 persen.
Padahal, industri nikel itu bahan bakunya mengeruk kekayaan alam dari perut bumi Morowali. Tapi kok masih tetap miskin. “Derajat penghisapan ekonomi sangat ekstrim terjadi di Morowali dan Morowali Utara, dua kabupaten penghasil utama nikel di Indonesia,” terang Arianto.
Pada 2022, 95,65 persen PDRB di Kabupaten Morowali menguap ke luar daerah. Artinya, warga lokal hanya menikmati cuilannya saja. Tak lebih dari 4,35 persen dari total PDRB tersebut. Sebagai informasi, PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. “Karena investornya dari China, vendornya dari Jawa atau Makassar. Orang di sana bilang, kita hanya terima debu saja,“ tambah Arianto.
Hasil kajian AEER ini, mempertegas pernyataan ekonom senior Faisal Basri bahwa hilirisasi nikel yang dicanangkan Presiden Jokowi, tidak ngefek memberikan nilai tambah kepada rakyat. Contohnya ya itu tadi, warga Morowali masih banyak yang hidup susah. Beda tipis dengan susah hidup,
Faisal menanggapi, besarnya jumlah PDRB yang keluar dari Morowali. Angka tersebut sangat besar dan tentu saja masyarakat lokal yang sangat dirugikan. “95 persen lari keluar, jadi kita mau ngapain? Tidak lebih menyediakan dengan penuh keleluasan untuk perusahaan multinasional mengeruk kekayaan alam secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya,“ kata Faisal.
Ia menyoroti industri nikel yang hampir sepenuhnya dikuasai China, mulai dari tenaga kerja, teknologi, hingga bank-bank China yang juga membiayai industri ini. Hilirisasi nikel ini menjadi proyek strategis nasional, maysarakat dapat lebih menikmati hasilnya.
”Kalau proyek strategis nasional, nilai tambah untuk Republik Indonesia tinggi. Nilai tambah ini harus dinikmati seluruh rakyat indonesia, pemerintah pusat, hingga daerah,“ kata Faisal.
Saat ini, kata Faisal, pemerintahan terkesan membiarkan hal ini. Padahal, pemerintah seharusnya berupaya agar proyek strategis nasional ini hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia dan bukan pihak asing.
Saat meresmikan PT GNI pada 27 Desember 2021, Presiden Jokowi sangat percaya bahwa keberadaan industri hilir nikel, berdampak kepada perekonomian nasional dan daerah. Ujung-ujungnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.
“Kita harapkan rakyat yang berada di sekitar industri ini merasakan manfaatnya, baik yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan dan juga peluang-peluang usaha baru bagi usaha kecil, usaha menengah dan yang lain-lainnya sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di provinsi maupun di kabupaten di mana industri ini berada,” kata Jokowi.
