Ketua Umum Nasional Coruption Watch (NCW) Hanifa Sutrisna menyatakan bahwa maraknya menteri di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan betapa lemahnya kepemimpinan dalam mencegah praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dari para pembantu presiden.
“Terlihat tidak bisa mengendalikan,” kata Hanifah dalam konferensi persnya di DPP NCW, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (9/10/2023).
Menurutnya, pemerintahan Jokowi saat ini belum mampu mengontrol pencegahan dan penangkalan keterlibatan bawahannya dalam kasus korupsi. Oleh karena itu, untuk memberantas suap-menyuap tersebut masih jauh sekali untuk digapai.
Selain itu, NCW juga menyoroti kasus tebang pilih yang kerap kali mencuat seiring dengan banyaknya menteri yang dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hanifa menyebut tidak sedikit kasus yang didalam tidak ditindaklanjuti oleh penegak hukum terkait dugaan kasus korupsi yang melibatkan beberapa nama.
“Saat ini tidak ditindaklanjuti. Setelah dilakukan pemeriksaan, habis itu tidak dilakukan penyidikan lebih lanjut,” tutur Hanifa.
Hanifa menyinggung Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang diduga turut berperan dalam kasus dugaan penyalahgunaan jabatan terkait dengan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) dan pelarangan ekspor nikel.
Ditambah, ujar Hanifa, Bahlil juga memiliki keterlibatan yang aktif dalam masalah Rempang sebab dirinya yang paling bertanggung jawab atas investasi yang masuk ke Indonesia. “Potensi terjadinya korupsi dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Bahlil akan sangat berpeluang untuk dilakukan oleh para oknum Kementerian,” ucap dia.
Ditambah ada kasus keterlibatan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo atas penerimaan dan penyerahan uang senilai Rp27 miliar dari kasus korupsi pembangunan BTS Kominfo.
Hingga saat ini, tambah Hanifa, belum ada tindak lanjut atau peningkatan status Dito. “Ini preseden yang buruk bagi anak bangsa, seolah korupsi ini masih bisa ditoleransi jika ada kedekatan politik,” ujarnya.
