Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah meragukan hasil gugatan Pilpres 2024 yang akan diajukan oleh kubu Anies-Muhaimin (AMIN) dan Ganjar-Mahfud di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia berharap MK untuk lebih transparan dan mempertimbangkan bukti-bukti secara adil.
“Proses-proses mencari keadilan termasuk juga kemudian meminta kejelasan terkait transparansi pemilu di MK ini sebetulnya juga agak sia-sia dari sisi hasil tapi bagus dari sisi proses karena kita menjadi tahu bahwa proses demokrasi masih dijalankan,” kata Dedi kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta pada Senin (18/3/2024).
Dedi meyakini sebagian besar kalangan tentu sudah merasa ragu untuk menaruh kepercayaan terhadap MK. Pasalnya, banyak hakim MK yang terafiliasi langsung dengan partai politik bahkan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Meskipun semua sebagian besar kalangan tentu sudah menyakini MK tidak bisa diandalkan untuk kondisi sekarang sepanjang masih ada hakim yang terafiliasi dengan parpol terlebih lagi Anwar Usman yang terafiliasi langsung dengan presiden,” ujar Dedi.
Sementara itu, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menyebut penilaian hakim konstitusi dalam menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) nanti bisa membuat kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi (MK) kembali.
“Penilaian para hakim harus jelas sampai ke publik. Dengan itu MK bisa mencegah berlanjutnya kecurigaan publik yang bisa berujung pada situasi chaos,” kata Lucius kepada Inilah.com di Jakarta, Minggu (17/3/2024).
Untuk itu, para hakim harus menjalani PHPU secara transparansi dan akuntabel. Mengingat putusan MK soal pencalonan Gibran Rakabuming Raka sempat menjadi kekecewaan publik.
“Karena itu satu-satunya modal MK menguji hasil pemilu itu adalah dengan melakukan semua proses secara transparan,” ujarnya.
