Pernyataan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Bahtiar Baharuddin bahwa keuangan Sulsel terancam bangkrut gara-gara defisit Rp1,5 triliun, bikin heboh. Anah buah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan begini.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Luky Alfirman mengatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulsel Rp1,5 triliun, masih bisa diatasi. Sehingga tidak layak disebut terancam bangkrut.
“Defisit itu ada pembiayaannya. Sama seperti pemerintah pusat, APBN ada defisit, kita cari pembiayaannya. Di pemerintah daerah juga, ada defisit lalu cari pembiayaannya dari mana,” kata Luky di Jakarta, Senin (16/10/2023.
Salah satu contoh pembiayaannya, kata dia, adalah melalui sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya.
Sementara itu, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Sandy Firdaus menjelaskan, defisit APBD Sulsel yang berasal dari akumulasi kewajiban Dana Bagi Hasil (DBH) provinsi yang belum dibayarkan ke kabupaten/kota, selama beberapa tahun.
Meski begitu, Sandy menyebutkan, defisit tersebut masih bisa diatasi oleh pemerintah setempat. “Bisa dilakukan refocusing belanja. Untuk belanja-belanja yang tidak terlalu penting, misalnya, dikurangi untuk membayar DBH itu,” ujar Sandy.
Di sisi lain, Pemprov Sulsel juga bisa menyelesaikan kewajiban utang dengan memanfaatkan aset-aset yang dimiliki. “Aset mereka itu masih sangat banyak untuk menutup kewajiban-kewajiban tadi. Jadi, dari segi solvabilitas itu masih aman,” jelas Sandy.
Sandy menyatakan defisit Rp1,5 triliun yang dialami oleh Sulsel tidak bisa disebut sebagai kebangkrutan
Diketahui, Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin melaporkan keuangan Pemprov mengalami defisit Rp1,5 triliun. Dia menyebut pemerintahan daerah Sulsel tengah diambang kebangkrutan.
Untuk mengatasi defisit tersebut, Pemprov Sulsel akan melakukan penghematan anggaran sebesar Rp1,2 triliun yang diterapkan pada semua organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov.
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif menjelaskan bahwa Sulsel akan mengurangi belanja APBD 2024 untuk menyelesaikan utang, sehingga diharapkan keuangan Pemprov Sulsel bisa kembali dalam keadaan normal pada 2025.
