Ekonom Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra menilai kuatnya oligarki di lingkar istana, terkait keputusan ekspor batu bara.
“Terkait skema DMO kan sudah jelas. Pengusaha batu bara wajib jual 25 persen produksinya ke PLN dengan harga US$70 per metrik ton. Nah, kalau ada pengusaha yang melanggar, disetop saja ekspornya. Bukan seperti sekarang semuanya kena. Presiden yang memulai, menkonya yang mengakhiri. Kayak lagu dangdut saja,” ungkap Gede kepada Inilah.com, Selasa (11/1/2022).
Dengan skema DMO, kata Gede, pasokan batubara untuk PLTU milik PLN menjadi terjamin. Biaya operasional pun tidak menjadi mahal. Sehingga PLN menjual listrik kepada rakyat dengan harga yang masih terjangkau.
“Tapi kalau DMO dihapus, kemudian dibentuk BLU yang menalangi selisih harga batu bara, seperti di bisnis sawit, malah kacau. PLN bisa tak mampu beli batu bara, akibatnya pemadaman. Atau beli dengan harga mahal, tarif listrik pun harus naik,” terang Gede.
Sikap ‘gagap’ dalam memutuskan tata kelola batubara ini, menurut Gede, menunjukkan dua hal. Pertama, menterinya tidak kapabel. Kedua, menterinya memainkan suatu kepentingan. “Ujung-ujungnya oligarki yang menang, rakyat semakin melarat,” jelasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)