Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahja Purnama alias Ahok menuding bantuan sosial (bansos) era Jokowi tak ubahnya praktik di zaman kerajaan. Rakyat tak berdaya dan meminta belas kasihan sang raja.
Atas pernyataan itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menilai pikiran Ahok tak layak dikomentari. Karena tidak mencerminkan suara rakyat kecil.
“Ahok kok ditanggapi gitu-loh. Buat apa tanggapi Ahok. Enggak perlu, menurut saya ditanggapi. Itu kan pikiran Ahok yang tidak merepresentasikan rakyat kecil,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).
Dia juga menyinggung para capres dan cawapres yang gencar mengkritisi program bansos. Kritik itu bisa diartikan sebagai tidak suka dengan rakyat yang membutuhkan bansos. Sebab, bansos diberikan negara untuk membantu rakyat kecil dalam memenuhi kebutuhannya.
“Artinya kalau ada pasangan calon presiden dan wapres yang mengkritisi bansos, berarti dia itu tidak senang dong dengan masyarakat yang membutuhkan. Khususnya saudara-saudara yang miskin,” ujar Bahlil.
Bahlil yang dikenal sebagai pendukung paslon nomor urut 2 yakni Prabowo-Gibran, mengaku heran, mengapa bansos dipersoalkan. “Ini untuk mereka kok. Kita jangan merasa diri bahwa kita, kehidupan kita sama dengan yang lain,” lanjut Bahlil.
Mengingatkan saja, ketika Ahokers deklarasi mendukung Ganjar-Mahfud pada Minggu (4/2/2024), Ahok bercerita, banyak kalangan menyayangkannya bergabung dengan Megawati. Padahal, Ahok bergabungnya dengan PDIP demi mewujudkan keadilan bangsa Indonesia.
Selanjutnya Ahok menyatakan, tidak ingin rakyat Indonesia hanya mendapatkan bansos namun keadilan sosial diinjak-injak. “Makanya sama bagi saya, saya hidup ini mau jadi kaya raya tapi membiarkan rakyat hanya mendapatkan bantuan sosial bukan keadilan sosial. Negara ini didirikan dengan jelas Proklamator untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan mewujudkan bansos,” kata Ahok.
Ahok menyebut, bansos itu hanya ada di zaman kerajaan. Ketika rakyat meminta belas kasihan raja. Padahal, kondisinya tidak begitu. Rakyat Indonesia berhak atas bansos yang berasal dari pajak yang dibayarkan.
“Bantuan sosial itu hanya di zaman kerajaan, ketika rakyat harus minta belas kasihan raja. Raja menentukan siapa yang perlu dikasihani. Republik milik kita semua, kita berhak pajak yang kita bayar. Ini punya kita,” jelasnya.
