Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai blunder alias melakukan kesalahan seiring pernyataannya mengenai ‘Pak Lurah’ hingga soal koalisi dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR 2023, Jumat (18/8/2023). Sebab, kata Pendiri Lembaga Survei Kedai Kopi Hendri Satrio, sejumlah pernyataan Jokowi itu justru memunculkan pertanyaan baru di benak masyarakat.
“Pertama, kenapa Pak Jokowi baru mengungkapkan tentang istilah “lurah” saat ini? Masa sih dia baru tahu panggilan atau kode “lurah” itu belakangan ini?” kata Hendri dalam keterangan yang diterima inilah.com di Jakarta, Kamis (17/8/2023).
Selain kode “Pak Lurah” Hendri juga mempertanyakan mengapa Jokowi harus mempertegas bahwa dirinya tidak ikut campur dalam urusan koalisi parpol.
“Kemudian, kenapa kok tiba-tiba Presiden Jokowi menekankan bahwa bukan dia yang menentukan koalisi-koalisi partai itu? Kenapa dia harus tegaskan itu?,” ucap dia.
Padahal, lanjut Hendri, rakyat sudah tahu kalau Presiden Jokowi, bukan ketum partai dan bukan pembentuk atau penggagas sebuah koalisi.
“Tapi karena dia mengucapkan itu malah membuat rakyat bertanya-tanya. Apakah ini ada kaitannya dengan “cawe-cawe”-nya dia,” tuturnya.
Oleh karena itu, Hendri menyimpulkan, wajar apabila banyak pihak yang menuding Presiden Jokowi terlibat dalam pembentukan peta koalisi menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
“Jadi menurut saya berkembang wacana Pak Jokowi ikut campur dalam pembentukan koalisi, karena Pak Jokowi sendiri yang mengatakan bahwa dia akan ikut cawe-cawe,” ujar Hendri.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) curhat saat menyampaikan pidato kenegaraannya dalam Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlmen, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Jokowi mengaku dirinya sering dijadikan tameng untuk kepentingan politik jelang Pilpres 2024.
Awalnya, Jokowi berbicara soal mulai menghangatnya situasi terkini karena telah memasuki tahun politik jelang pemilu. “Setiap ditanya soal siapa capres, cawapresnya, jawabannya ‘Belum ada arahan (dari) Pak Lurah’,” kata Jokowi.
Dia pun sempat berpikir siapa yang dimaksud dengan sebutan “Pak Lurah” tersebut. Belakang Jokowi paham bahwa sebutan itu merupakan kode yang merujuk pada dirinya. Jokowi menegaskan hal tersebut keliru, karena dirinya merupakan Presiden RI.
Jokowi menegaskan, penentuan capres dan cawapres bukan merupakan kewenangan dirinya. “Saya ini bukan ketua umum parpol, bukan juga koalisi partai, dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu parpol dan koalisi parpol,” katanya.
Diana Rizky
