Market

APBN dan APBD ‘Saweran’ Rp747 Triliun untuk Borong Produk Lokal

Ikuti perintah Presiden Jokowi, Kementerian Keuangan mendorong penggunaan APBN dan APBD untuk memborong produk lokal. Tahun ini disiapkan Rp747,04 triliun harus habis untuk belanja produk lokal saja.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara menerangkan, target belanja produk lokal sebesar Rp747,04 triliun itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022 sebesar Rp389,24 triliun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 sebesar Rp357,8 triliun.

“Ini potensinya dari mana? Dari belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial (bansos). Belanja bansos itu kan banyak,” kata Suahasil dalam BNI Investor Daily Summit 2022 di Jakarta, Rabu (12/10/2022).

Secara perinci, potensi belanja APBN untuk produk dalam negeri berasal dari belanja modal kementerian/lembaga (k/l) sebesar Rp202,6 triliun, belanja barang k/l Rp154,9 triliun, serta belanja bansos k/l Rp234,1 miliar. Sementara dari APBD berasal dari belanja bansos Rp11,2 triliun, belanja modal Rp179 triliun, serta belanja barang dan jasa Rp199 triliun.

Dengan potensi belanja tersebut, ia menilai APBN dan APBD menjadi alat untuk mendorong dampak berganda atau multiplier effect di dalam negeri, sehingga benar-benar menjadi katalis pertumbuhan ekonomi.

Adapun belanja produk dalam negeri sangatlah penting dan sudah seharusnya tak hanya menggerakkan APBN dan APBD, tetapi agar menggerakkan seluruh perekonomian Indonesia.

Selain melalui belanja produk dalam negeri, pemerintah mendorong APBN menjadi katalis bukan hanya mengumpulkan pajak, tetapi pada saat yang sama juga memberikan berbagai macam insentif untuk mendorong dunia usaha.

Suahasil membeberkan, pemerintah telah memberikan insentif berupa tax holiday, tax allowance, fasilitas bea impor, hingga insentif daerah, termasuk kepada industri-industri yang biasa dan sudah mendapatkan insentif pajak. “Jenisnya ada berbagai macam dan ini setiap tahun dihitung berapa yang kami keluarkan dan berapa yang tidak jadi diterima oleh negara,” ucap dia.

Ia mengatakan pemerintah pun terus mendorong hilirisasi melalui insentif, seperti hilirisasi minerba serta hilirisasi kelapa sawit.

Back to top button