Antisipasi Dampak Konflik iran-Israel, Banggar DPR Beberkan 5 Langkah Strategis untuk Pemerintah
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah meminta pemerintah gerak cepat alias gercep dalam mengambil kebijakan strategis untuk mengantisipasi dampak dari konflik Iran-Israel.
“Pertama, pemerintah (harus) mengambil langkah diplomatik aktif melalui lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI),” tegas Said di Jakarta, dikutip Jumat (19/4/2024).
Menurutnya, langkah tersebut bertujuan untuk mendorong gencatan senjata antara kedua negara tersebut, sekaligus mendukung upaya perdamaian antara Israel dan Palestina.
Ia juga menekankan pentingnya peran yang lebih signifikan dari PBB alam upaya menciptakan perdamaian dunia.
Dari perspektif ekonomi, lanjut anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP itu, mengatakan, melonjaknya eskalasi ketegangan di Timur Tengah, berpotensi mengerek naik harga minyak dunia dalm waktu cepat.
kejadian ini memberi keuntungan bagi dua blok politik utama, yaitu China dan Rusia, serta AS, Arab Saudi dan Kanada. Karena, negara-negara itu adalah produsen minyak bumi serta senjata di dunia.
“Kedua, pemerintah harus memastikan pasokan minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri. Indonesia bergantung pada impor minyak mentah dan hasil minyak sekitar 3,5 juta ton per bulan, merujuk data pada 2023,” kata dia.
Apabila konflik berlanjut, lanjut Said, jalur suplai minyak melalui Selat Hormuz bakal terganggu. Apalagi, Iran merupakan salah satu produsen minyak bumi terbesar di dunia dengan produksi hingga 3,45 juta barel per hari pada 2023.
“Konsekuensi dari kenaikan harga minyak dunia akan memberikan beban besar bagi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN),” sambungnya.
Oleh karena itu, sebagai langkah ketiga, Said menyatakan pemerintah harus mempersiapkan APBN untuk menghadapi tekanan eksternal yang diakibatkan oleh kenaikan harga minyak dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
“Jika setiap rupiah melemah sebesar Rp500 dan harga minyak naik sebesar 10 dollar AS per barel, diproyeksikan anggaran subsidi atau kompensasi akan meningkat sebesar Rp 100 triliun,” tutur Said.
Ia menjelaskan, APBN 2024 telah menetapkan sejumlah asumsi makro-ekonomi. diantaranya, nilai tukar rupiah sebesar Rp15.000 per dolar AS, dan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 82 dolar AS per barel.
Namun, kata dia, beberapa pengamat memperkirakan bahwa harga minyak mentah dapat mencapai 120 dolar AS per barel. Jika distribusi minyak melalui Selat Hormuz mengalami gangguan, mengingat jalur ini mendukung 21 persen dari total lalu lintas minyak dunia.
Selanjutnya pada langkah keempat, pemerintah harus memastikan ketersediaan dolar AS bagi para importir komoditas strategis, seperti bahan pangan dan minyak bumi, setidaknya untuk enam bulan ke depan, guna memastikan efektivitas lindung nilai.
“Selain itu, perlu terus dikembangkan skema pembayaran yang lebih variatif, seperti mengembangkan local currency settlement (LCS), untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS, terutama pada pembayaran komoditas strategis di sektor pangan dan energi,” ucap dia.
Langkah strategis yang terakhir, yaitu pemerintah harus memastikan kemampuan untuk membayar Surat Berharga Negara (SBN) dan utang luar negeri yang denominasinya dalam dolar AS. “Mengingat tren depresiasi rupiah terhadap dollar AS yang telah diperkirakan dalam APBN 2024,” tandasnya.
