Anies Baswedan, Menapaki Langkah dari Balai Kota Menuju Istana

Riuh rendah Deklarasi Partai NasDem yang mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024, bisa jadi menjadi peristiwa politik terfenomenal sepanjang tahun 2022 ini. Ya, deklarasi itu berlangsung di tengah berhembus kencangnya isu menjegal bahkan upaya memenjarakan Anies oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seolah berkejaran dengan waktu, NasDem mempercepat deklarasi yang semula direncanakan 10 November 2022, menjadi Senin, 3 Oktober 2022 kemarin. Sejak Minggu (2/10/2022) undangan deklarasi massive beredar di dunia maya dan kalangan jurnalis. Curi start? Itulah salah satu tradisi politik di NasDem. Selalu terdepan dan berani dalam menentukan langkah politik. Bukan pengekor atau bermain aman.

“NasDem menghargai anak-anak bangsa siapapun, dari manapun itu, dari partai manapun itu, kelompok manapun, yang mempunyai niat yang baik untuk mendharmabaktikan kehadiran dirinya memimpin negeri ini. Maka yang ingin dicari NasDem adalah yang terbaik dari yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya NasDem melihat sosok Anies Rasyid Baswedan,” kata Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat menyampaikan pidato deklarasi di NasDem Tower.

Di akhir pidatonya Surya Paloh menegaskan kembali mengapa pilihan NasDem jatuh ke Anies. “Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best?” kata Paloh.

Gayung bersambut. Anies mengaku merasa terhormat dipercaya partai besutan Surya Paloh sebagai Capres. Apalagi Anies tercatat sebagai salah seorang deklarator ketika NasDem belum menjadi partai politik. “Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan segala kerendahan hati, Bismillah kami terima dan siap menjawab tantangan itu,” kata Anies dalam pidatonya.

Anies juga sempat mengutip bahasa Aceh tempat asal Surya Paloh. “Jada wa jadi. Meunan ta pinta, meunan jadi. Kira-kira artinya, begitu niat langsung jadi, apa yang diinginkan semoga segera terjadi,” turur Anies.

Anies juga yakin, dengan dukungan dan petunjuk dari Allah, perjalanan menuju kursi kepresidenan ini bukan menjadi perjalanan yang berat. “Bang Surya Paloh dan keluarga besar NasDem Bismillah kami terima kami siap jalan bersama,” tutup Anies mengakhiri pidatonya.

Ada yang mungkin luput dari perhatian publik dalam deklarasi itu. Tiga petinggi Partai NasDem Johnny G Plate (Menkomifo), Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) serta Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat tak tampak dalam deklarasi. Sementara Menteri Pertanian Yasin Limpo hadir. Jhonny yang juga Sekjen Partai NasDem, kabarnya di saat yang sama ada agenda rapat di istana bersama Presiden Jokowi.

Bisa jadi ini cermin dinamika internal Partai Nasdem mengingat NasDem sampai saat deklarasi berlangsung masih berada dalam barisan partai koalisi rezim Jokowi yang dapat jatah tiga menteri di kabinet. Mencalonkan Anies sebagai capres pasti punya konsekuensi. Bukan tidak mungkin tiga menteri NasDem terkena reshuffle.

Tapi bukan soal ini yang akan kita ulas dalam tulisan kali ini. Saya ingin meneropong seberapa besar peluang Anies untuk bisa menggeser kantornya dari Balai Kota menuju Istana.

Di berbagai survei nama Anies selalu masuk dalam radar sebagai calon presiden unggulan. Paling jelek Anis berada di peringkat ke tiga soal elektabilitas. Yang menarik, temuan survei CSIS yang menempatkan Anies sebagai pemenang ketika harus diadu dengan Ganjar Pranowo atau Prabowo.

Survei CSIS yang dilakukan pada 8-13 Agustus 2022 dengan melibatkan 1.200 responden berusia 17-39 tahun dan tersebar di 34 provinsi Indonesia itu, memang masih menjadikan Ganjar Pranowo sebagai capres terkuat pada Pemilu 2024 (33,3%). Anies di urutan kedua (27,5%), dan Prabowo berada di peringkat tiga (25,7%)

Tatkala simulasi pemilihan presiden dengan dua nama kandidat (head-to-head) hasilnya Anies lah yang jadi pemenang. Anies Baswedan (47,8%) vs Ganjar Pranowo (43,9%), Anies Baswedan (48,6%) vs Prabowo Subianto (42,8%), Ganjar Pranowo (47,2%) vs Prabowo Subianto (45%).

Tapi itu baru sekadar survei. Jangan sampai Anies hanya menang di survei dan mendapat predikat sebagai presiden survei. Inilah pekerjaan rumah besar Partai NasDem pasca deklarasi. Bagaimana mewujudkan hasil survei itu menjadi kenyataan.

Koalisi Partai

Pertama, NasDem sepertinya harus bergerak cepat untuk membentuk koalisi. Dengan perolehan suara 10 persen pada pemilu 2019, NasDem tak punya daya dorong untuk mendaftarkan Anies sebagai Capres. Selama ini NasDem kerap menjalin komunikasi politik dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sang Ketua Umum Surya Paloh yakin Demokrat dan PKS berada di jalur yang sama, mendukung Anies.

“Jujur aja dari perspektif yang kami alami sebagai praktisi politik, Insya Allah semuanya menyatukan pikiran, sepakat, dekat Bersama dengan NasDem. Insya Alllah,” kata Surya Paloh.

Dan nyatanya reaksi Partai Demokrat dan PKS usai deklarasi, cenderung positif dan mendukung pencalonan Anies. Ini menjadi sinyal, persoalan koalisi hampir dipastikan tak ada masalah. Dan kita percaya “kecanggihan” Surya Paloh dalam melobi dan menjalin komunikasi politik dengan berbagai kalangan.

Cawapres Pendamping Anies

Langkah selanjutnya adalah menentukan siapa yang jadi pendamping Anies dalam kontestasi politik 2024. Soal yang satu ini gampang gampang susah, ngeri ngeri sedap. Meski NasDem secara retorik menyerahkan sepenuhnya urusan ini ke Anies, tetapi dalam praktiknya, tarik menarik kepentingan pasti akan cukup kencang.

Bisa jadi untuk PKS, soal ini bukan isu utama karena selama ini belum ada kader PKS yang tercium radar survei untuk dicalonkan sebagai Cawapres. Ada nama Ahmad Heryawan (Aher), mantan Gubernur Jawa Barat dua periode, yang belakangan cukup gencar menyapa konstituen lewat barbagai akun medsosnya.

Tetapi bagi Partai Demokrat isu Cawapres ini dipastikan akan alot. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pastinya sangat ingin putra mahkotanya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menapaki tangga istana Wapres. Belum lagi cottail effect (pengaruh ekor jas) yang didapat Demokrat jika AHY maju sebagai kandidat Cawapres.

Calon lain yang juga selalu moncer di berbagai lembaga survei adalah Ridwal Kamil. Gubernur Jawa Barat yang ketika pencalonannya diusung NasDem ini, dalam berbagai survei selalu berada di peringkat atas untuk Cawapres.  Ridwan Kamil menjadi Cawapres terbaik versi lembaga survei.

Dan terakhir ada nama Khofifah Indar Parawangsa, Sang Gubernur Jatim. Secara elektabilitas nama Khofifah memang belum terlalu menonjol, tetapi realitas politik di lapangan menunjukkan, Khofifah punya massa akar rumput yang tidak kecil. Memilih Khofifah paling tidak bisa mengamankan suara kaum Nadliyin di Jawa Timur.

Logistik Pemilu dan Oligarki

Untuk isu logistik ini, saya mengutip pernyataan Mardigu Wowiek dalam kanal youtube Bossman Mardigu. Dia memperkirakan untuk maju sebagai presiden, memerlukan biaya Rp9 triliun. Itu dianggap ongkos demokrasi termurah di dunia. Jadi kalau ada seseorang yang punya uang Rp9 triliun peluang dia untuk menjadi  presiden besar.

“Nah setelah dia jadi presiden dia itu ngapain? Dia akan memegang Rp2000 triliun anggaran nasional dan kita tahu PDB (Produk Domestik Bruto) kita Rp16 ribu triliun. Itu artinya yang Rp14 ribu triliun adalah sumbangan sektor swasta,” papar Mardigu.

Lalu siapa yang punya duit Rp9 triliun itu. “Ya oligarki. Jadi tak heran di negara yang demokrasinya belum mapan, rakyatnya bisa dibeli, maka oligarki bisa membayar kandidat untuk jadi presiden. Untuk mengelola APBN yang Rp2000 triliun itu dan untuk membuat kebijakan supaya yang Rp14 ribu triliun lainya mengarah ke kelompok oligarki saja. Jahat ya saya ngomongnya, tapi ini hanya sebagai wakeup call supaya kita semua sadar,” kata Mardigu.

Menurut Mardigu, ada cara untuk menjadikan non oligarki sebagai pemimpin Indonesia. Dia merujuk pada sejarah pemilu di Amerika tatkala Warren Harding terpilih sebagai Presiden. “Jadi Warren harding betul betul dipoles, ngomongnya di-draft, perilakunya diatur. Dan kebetulan Warren Harding ini tinggi dan ganteng. Orang tinggi itu ada untungnya, dia terkesan otoritatif. Keren dan cocok untuk jadi presiden,” ujar Mardigu.

Dananya darimana? Dananya dikumpulkan dari UMKM, pengusaha menengah, dana receh lainnya dari masyarakat. Intinya urunan. Singkat cerita tahun 1921, Warren Harding jadi presiden Amerika.  “Shock sekali oligarki Amerika. Dia tak berumur panjang, hanya dua tahun di gedung putih. Dia termasuk presiden korup karena setelah itu banyak sekali oligarki yang bayar ke dia dan dia terima.”

Bagaimana dengan Logistik Anies? Meminjam istilah yang sempat populer saat Pilpres 2019 silam, masyarakat yang peduli dengan tegaknya demokrasi perlu membuat gerakan sosial yang sistematis, terstruktur dan massif untuk menggalang dana bagi pemenangan Anies.

Urunan nasional untuk menyokong Anies. Tidak mudah memang, tetapi ini bisa dilakukan. Kita tidak ingin menghilangkan oligarki, tetapi hanya ingin menyeimbangkan kekuatan ekonomi antara negara, kelas menengah dan oligarki.

Dan yang terakhir, tetapi sangat penting, bagaiamana pressure group dan masyarakat madani bisa menjaga Anies dari upaya kriminalisasi oleh KPK. Jangan sampai langkah menapaki jalur balai kota menuju istana ini, terhalang dugaan korupsi yang sebetulnya tidak dilakukan Anies.

Jika Jokowi bisa pindah dari Medan Merdeka Selatan ke Medan Merdeka Utara, mengapa Anies tidak.  Jada wa jadi. Meunan ta pinta, meunan jadi

Wiguna Taher, Pemimpin Redaksi Inilah.com