Kualitas infrastruktur menjadi salah satu sistem dan jalur distribusi barang yang dapat mempengaruhi naik dan turunnya harga bahan pokok. Apabila infrastruktur seperti jalan mengalaki kerusakan berpotensi memicu inflasi karena distribusi barang menjadi terganggu.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menyoroti ketersediaan infrastruktur di daerah karena sebagai salah satu unsur pengendalian inflasi. Untuk itu, presiden mengharapkan pemerintah daerah bisa memantau keandalan infrastruktur jalan di daerahnya.
“Sistem dan jalur distribusi, awasi terus. Kalau ada jalan yang rusak segera perbaiki. gubernur, walikota, bupati segara perbaiki. Karena tugas bapak ibu semuanya adalah itu,” ungkap Jokowi seperti mengutip dalam Rakernas Pengendalian Inflasi, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (31/8/2023).
Jokowi berpesan bila ada jalan yang rusak dan tak mampu untuk diperbaiki, Jokowi meminta agar pejabat daerah bicara ke pemerintah pusat. Pemerintah daerah diminta Jokowi jujur apa masalah yang membuat infrastrukturnya tak bisa diperbaiki.
“Kalau rusak, kalau nggak mampu betul, angkat tangan, ngomong. Saya cek di lapangan nanti. Cek lapangan oh benar, ya udah, memang APBD berat, jalan rusak betul, ya oke (dibantu),” beber Jokowi.
Jokowi membuka peluang bagi pemerintah daerah perlu bantuan untuk melakukan perbaikan jalan. Apalagi pemerintah pusat sudah menyiapkan anggaran hingga Rp 34 triliun untuk mempercepat perbaikan jalan.
Hal ini juga sudah tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2023 Tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
“Karena sudah disiapkan dari bu Menkeu, berapa bu? Sudah disiapkan Bu Menkeu Rp 34 triliun. Tapi terus jangan APBD dipakai yang lain, jalannya dibiarkan rusak,” tegas Jokowi.
Wahid Ma’ruf
