Baru saja Bank Dunia menetapkan Indonesia naik kelas dari upper lower income countries menjadi upper-middle income countries, alias negara berpenghasilan menengah atas. Karena penghasilan per kapita warganya mencapai US$4.580 per tahun. Tapi jangan senang dulu, Indonesia masuk jajaran negara gagal sistemik. Lho kok bisa?
Menurut Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan mengatakan, Indonesia berpotensi menjadi negara yang gagal sistemik. Berpatokan dari pernyataan Sekjen PBB, António Guterres.
Dikutip dari video AFP pada Rabu (14/7/2023), Guterres menyampaikan, sebanyak 3,3 miliar penduduk dunia tinggal di negara yang membelanjakan anggaran untuk pembayaran bunga utang lebih besar ketimbang anggaran pendidikan atau kesehatan, layak disebut negara gagal sistemik. “Ini lebih dari sekadar risiko sistemik. Ini adalah kegagalan sistemik (negara). Tindakan tidak akan mudah. Tapi ini penting, dan mendesak,” ujar Guteres.
Lalu bagaimana dengan Indonesia? Menurut Anthony, realisasi APBN 2022 terkait dengan belanja kesehatan mencapai Rp176,7 triliun. Jauh lebih kecil ketimbang anggaran untuk pembayaran bunga pinjaman pada 2022 sebesar Rp386,3 triliun. “Artinya, Indonesia sudah masuk negara gagal sistemik,” ujar dia, dikutip Selasa (18/7/2023).
Pada tahun ini, kesimpulannya sama. Dalam APBN 2023, anggaran untuk kesehatan dipatok Rp178,7 triliun. Sedangkan anggaran untuk membayar bunga utang mencapai Rp441,4 triliun. Anggaran kesehatan jauh lebih tertinggal ketimbang anggaran bunga utang.
Pemerintah dan DPR baru saja ketok palu UU Kesehatan, menurut Anthony, bakal memperkecil anggaran kesehatan. Sedangkan beban bunga pinjaman akan bertambah terus. “Sehingga, belanja untuk anggaran kesehatan akan jauh lebih rendah lagi dari pada beban bunga pinjaman. Indonesia ke depan akan semakin terjebak menjadi negara gagal sistemik,” pungkasnya.
Informasi saja, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, sepanjang 2022, realisasi anggaran mencapai Rp176,7 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran kesehatan 2022, berasal dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 130,3 triliun, belanja non K/L sebesar Rp10,6 triliun dan belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp35,8 triliun.
“Realisasi anggaran kesehatan tahun 2022 mencapai Rp176,7 triliun, ini turun cukup signifikan (dibandingkan tahun 2021),” tutur Sri Mulyani yang sukses menggondol predikat sebagai Menkeu Terbaik di Dunia, dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa (3/1/2023)
Berdasarkan laporan APBN Kita: Kaleidoskop 2022, sepanjang tahun lalu pemerintah membayar cicilan pokok utang dalam negeri Rp1,9 triliun, cicilan pokok utang luar negeri Rp79,3 triliun, dan bunga utang Rp386,3 triliun.
Iwan Purwantono
