Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan sumber dana untuk mendukung bantuan langsung tunai atau BLT Mitigasi Risiko Pangan yang sering dilakukan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) selain menyalurkan bansos beras menjelang pilpres 2024 ini.
Dana tersebut sebagai BLT untuk 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masing-masing sebesar Rp200 ribu per bulan. “Karena ini (Januari) sudah hampir selesai, tapi dari Kemensos untuk pengurusan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), penggunaan dana, dan appointment terhadap PT Pos,” kata Sri Mulyani di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Senin (29/1/2024).
Menkeu mengungkapkan program tersebut membutuhkan anggaran Rp11,25 triliun untuk tiga bulan. Bantuan ini diberikan mulai Januari hingga Maret. Namun, penyaluran bulan Januari dan Februari akan digabung. Adapun program BLT Mitigasi Risiko Pangan akan disalurkan lewat PT Pos Indonesia (Persero).
Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu mengatakan anggaran bantuan langsung tunai ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Sebagian besar kan sudah ada di APBN, tapi memang ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya merespons kondisi di masyarakat dan global,” kata Febrio memperjelas pernyataan menkeu.
Walaupun pihaknya akan mencarikan anggaran untuk BLT Mitigasi Risiko Pangan tersebut. Jadi, ujar dia, APBN itu fleksibel. “Dan kita selalu antisipasi kebutuhan-kebutuhan,” tutur Febrio.
Apalagi kemenkeu memiliki istilah shock absorber untuk APBN. Jadi, kata dia, APBN selalu siap jika ada kebutuhan di masyarakat karena gejolak di pasar global.
