Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima menegaskan DPR tak boleh menutup mata terhadap hal yang terjadi pada pelaksanaan Pemilu 2024.
“Pilpres kali ini berbeda dengan pemilu 2019, 2014, 2009, maupun 2004. Maka tadi saya menyatakan bagaimana pimpinan maupun kawan-kawan tidak antipati terhadap usulan hak angket, interpelasi atau pansus atau pengawasan di masing-masing komisi,” tegas Aria di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (6/3/2024).
Ia menyatakan ada sebuah hal yang dirasa tak wajar, meski dirinya akan mengucapkan selamat bagi yang menang, namun pihak yang kalah pun turut memahami situasi di lapangan.
“Money politics yang sudah tidak normal lagi, satu suara bisa (dibeli) satu juta, satu suara bisa Rp400, satu suara bisa Rp300, ini apa-apaan,” ujarnya.
“Rakyat belum siap akan liberalisme politik yang semacam ini, dibarengi elite yang tidak paham menjaga marwah demokrasi Pancasila ini berjalan dengan baik,” sambungnya.
Terlebih lagi, lanjut dia, masyarakat mulai dari rohaniwan, budayawan hingga kaum intelektual sudah bereaksi akan dugaan kecurangan pemilu ini.
“Masa DPR-nya diam, maka usulan hak angket silakan itu menjadi kajian usulan kawan-kawan DPR untuk digulirkan, menjadi suatu mekanisme fungsi pengawasan,” ucap dia.
Terkait perkembangan hak angket ini, Aria menyatakan PDIP memandang perlu, namun masih dalam kajian.
“Sampai hari ini belum ada (komunikasi dengan partai lain). Kita masih betul-betul mengkaji mana wilayah angket secara akademis. Jadi tentu tidak semua hal terkait dengan hal politis,” kata Aria.
