Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Budi Santoso menyampaikan pemerintah harus memperhatikan proses pembangunan lokasi infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, karena masih terdapat gejolak antara pemerintah dengan masyarakat.
Budi menyebutkan terdapat beberapa faktor dari proses pemberian santunan dampak sosial pembangunan infrastruktur di IKN terkait pembangunan bandara dan jalan tol.
“Hal tersebut harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah, sehingga gejolak yang timbul di masyarakat bisa diatasi,” ucap Budi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis (7/3/2024).
Sedangkan menurut Anggota Ombudsman RI Hery Susanto, IKN mendorong peradaban bangsa yang modern dengan kota hijau yang berkelanjutan.
Oleh karenanya, kerja sama dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik dengan kesiapan infrastruktur dan suprastruktur IKN memiliki peran penting guna terwujudnya IKN Indonesia Emas.
“Kerja sama antara masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan guna menunjang pembangunan IKN,” tutur Hey.
Sementara itu Inspektur Daerah Pemerintah Kota Balikpapan Silvia mengklaim pembangunan IKN di Pulau Kalimantan mendapatkan respons yang positif dari masyarakat lantaran IKN akan berdampak signifikan terhadap masyarakat, terutama dalam aspek ekonomi.
