Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ngotot ingin tetap maju sebagai bakal calon presiden (Bacapres) 2024, meskipun selama ini diketahui elektabilitasnya jeblok di berbagai hasil survei.
“Saya meyakini bahwa Airlangga Hartarto sepertinya sampai saat ini, entah ke depan, terus berupaya untuk mendapatkan tiket calon presiden (capres) dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), bukan dari yang lainnya,” kata Adi di Jakarta, Senin (27/3/2023).
Adi juga menilai kecil peluang Partai Golkar bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) terkait kehadiran Airlangga dalam acara buka puasa bersama di NasDem NasDem Tower, di Jakarta, Sabtu (25/3/2023).
Direktur Eksekutif Prameter Politik Indonesia itu menilai kecil kemungkinannya Golkar gabung dalam KPP karena Airlangga sedang berupaya membesarkan KIB dan berusaha menjadi capres.
“Sulit membayangkan apabila Airlangga bergabung dengan Koalisi Perubahan (KPP). Karena bagi Golkar, Airlangga itu capres, bukan calon wakil presiden (cawapres),” tutur Adi.
Menurut Adi, kedatangan Airlangga dalam agenda yang dilaksanakan di NasDem Tower, Jakarta Pusat itu tidak bisa langsung dikaitkan dengan keinginan koalisi.
Namun, Adi pun menilai tidak tertutup kemungkinan bagi Partai Golkar bergabung dengan KPP di masa depan menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.
Sebelumnya, Ketum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto hadir dalam acara buka puasa bersama yang digelar DPP Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3/2023).
Dalam agenda buka bersama itu turut hadir antara lain Wakil Ketum PPP Rusli Effendi, Ketum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Habib Habib Aboe Bakar Al Habsyi.
Partai Golkar bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Sementara itu, NasDem merupakan partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
