Pada 2023, Ombudsman RI mencatat pertanahan menjadi masalah paling banyak dilaporkan mencapai 23 persen dari 291 laporan. Salah satunya terkait Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kerugian yang dialami oleh masyarakat secara natural itu, belum bisa kita hitung (jumlah kerugiannya) tetapi hak masyarakat yang menempati lahan itu mengalami kerugian. Karena ada proses pembangunan yang proses-prosesnya (perizinannya) belum tuntas, tetapi sudah dilakukan proses yang menyalahi prosedur,” kata Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, Jumat (19/1/2024).
Najih mengatakan substansi laporan yang paling banyak diterima yakni perizinan dan desa. Kata dia, bentuk maladministrasi terbanyak adalah penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut.
“Nah, itu yang kami lihat kesalahan prosedur itu, yang kami sebut sebagai kesalahan di dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Ada kasus di IKN laporan masyarakat tentang IKN yaitu berkaitan dengan hak atas tanah,” ujarnya.
Sementara untuk masalah yang dilaporkan lainnya terkait kepegawaian sebanyak 22 persen, perizinan mencapai 10 persen dan desa sebesar 10 persen. Dengan instansi terlapor terbanyak adalah pemerintah daerah dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta kantor pertanahan di tingkat daerah.
“Ombudsman juga dapat menyampaikan laporan kepada Presiden dan DPR RI, apabila terdapat Terlapor maupun atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi,” katanya menjelaskan.
Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, lanjut Najih, perlu memberi catatan untuk diketahui masyarakat dan juga instansi penyelenggara negara. Isinya tentang penerbitan rekomendasi Ombudsman RI merupakan tahapan akhir penyelesaian laporan, yang wajib dilaksanakan terlapor dan atasan terlapor.
Pada 2023, instansi pemerintah maupun penyelenggara negara yang menjadi Terlapor belum sepenuhnya melaksanakan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi Ombudsman RI atau lamban dalam proses penyelesaian.
“Sehingga perlu komitmen ke depan bagi instansi penyelenggara negara untuk pelayanan publik yang prima bagi masyarakat,” tegas Najih.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pada Rabu (10/1/2024) melaporkan sebanyak 190 Proyek Strategis Nasional (PSN) telah rampung selama 2023 yang menghabiskan anggaran hingga Rp1.515,4 triliun.
Selain capaian 190 PSN, hingga akhir 2023 terdapat 30 proyek dan 9 program PSN yang dalam status beroperasi sebagian. Kemudian 50 proyek lain dalam tahap konstruksi, 4 proyek dalam tahap transaksi serta 37 proyek dan 4 program dalam tahap penyiapan.
Sebanyak 17 PSN yang telah diresmikan Presiden dengan nilai mencapai Rp259,41 triliun. Proyek-proyek tersebut antara lain Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang nilainya Rp125,7 triliun, Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek senilai Rp29,9 triliun, berbagai kawasan industri, bendungan, Jalan Tol Cinere-Jagorawi, Serpong-Cinere, dan Tol Pasuruan.
