Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) memiliki beberapa catatan dalam pelaksanaan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih Pemilu Serentak 2024.
Direktur Eksekutif DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati, mengatakan salah satu catatan penting yang merupakan kekurangan dalam pelaksaanan coklit adalah ditemukannya Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) abal-abal.
Salah satu contoh wilayah yang ditemukan adalah Tasikmalaya. Neni mengaku pihaknya menemukan sebanyak 176 orang joki pantarlih. “Ada 6 provinsi dan di Jawa Barat full 27 kabupaten/kota. Mereka bersinergi dan ketika ketemu di lapangan dikomunikasikan. Ternyata memang ada joki yang ditemukan oleh teman-teman Bawaslu,” terang Neni dalam diskusi bertajuk ‘Menelisik Kendala dan Solusi Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024’ di Kantor Bawaslu, Rabu (1/3/2023).
Masih berkaitan dengan hal itu, Neni juga mengungkap ada pantarlih yang tidak menjalankan tugas coklit dengan tanpa perlengkapan yang seharusnya disediakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).
“Hasil pemantauan selama dua pekan, terdapat beberapa kabupaten/kota dan provinsi yang kekurangan stiker. Lalu kemudian awal pekan juga ditemukan tidak terdistribusi dengan baik, sehingga menghambat proses coklit .Seperti yang terjadi di Provinsi Jawa Barat dan Jakarta,” demikian Neni menambahkan.
Meskipun Bawaslu telah mengklarifikasi hal ini, namun Neni tetap khawatir bahwa hal ini akan kembali terjadi di daerah lain. “Maka mumpung kita masih ada waktu 11 hari sampai akhir coklit, semoga ada solusi dan tidak terjadi, dan bisa diantisipasi,” ujarnya.
Neni juga turut menyoroti platform e-coklit. Menurutnya masih memerlukan pembenahan pada sistemnya agar tidak merepotkan para Pantarlih. “(Karena) pantarlih harus kerja dua kali, secara manual dan harus melakukan input data melalui e-coklit. Tapi ketika server down dan sebetulnya bisa offline, kemudian diunduh ketika ada internet, itu sangat membantu,” pungkasnya.
